Hatta dan PAN

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Kongres ke-3 Partai Amanat Nasional (PAN) di Batam, 7-9 Januari, berakhir antiklimaks. Hatta Rajasa yang telah diprediksi menang, akhirnya melenggang ke tampuk pimpinan partai berlogo matahari ini tanpa ronde final. Dengan kemenangan aklamasi karena Dradjad Wibowo mengundurkan diri, resmi sudah obsesi Hatta menakhodai PAN dalam masa jabatan 2010-2015.

Sebuah momentum strategis bagi Hatta dalam penguasaan dan pengendalian alokasi kekuasaan, baik di level internal partai maupun di lingkar kekuasaan eksekutif yang saat ini telah digenggamnya. Hal ini sekaligus menjadi investasi politik Hatta guna menyiapkan diri menghadapai musim peralihan generasi kepemimpinan nasional yang akan terjadi di Pemilu 2014.

Modal politik

Kemenangan Hatta dalam kontestasi politik dengan Dradjad Wibowo mudah diprediksi jauh-jauh hari. Hatta bukan lawan sepadan bagi Dradjad, karena dia mengantongi sejumlah modal politik yang jauh melampaui rivalnya itu. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi 4 modal politik Hatta hingga memenangi rivalitas tanpa puncak pertarungan.

Pertama, Hatta memiliki sumber daya otoritatif (authoritative resource ). Saat ini, Hatta tak sekadar menjabat sebagai menko perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, melainkan juga orang yang punya akses langsung dan sangat dipercaya SBY.

Hal ini bisa kita lihat dari dominannya peran Hatta saat menjadi ketua Tim Sukses SBY di Pilpres 2009, serta dalam penentuan siapa saja calon menteri yang diundang ke Cikeas. Dengan demikian, Hatta adalah representasi dari kekuasaan yang sejatinya memang menjadi magnitude tersendiri bagi elite partai untuk memandatkan kursi PAN-1 kepadanya.

Kedua, Hatta memiliki sumber daya alokatif ( allocative resources ). Hal ini terkait dengan kepiawaian Hatta dalam melobi, mengembangkan jejaring, serta mendistribusikan kekuatan PAN. Peran ini dapat kita lihat saat Hatta menjadi tandem Amien Rais selama menjabat sekjen PAN maupun saat dia berjibaku memenangkan pasangan Amien-Siswono pada Pemilu 2004.

Begitupun saat dia menjadi investasi politik PAN di kabinet SBY jilid pertama. Peran sebagai pelobi ulung, telah menempatkan Hatta dalam jaringan yang luas. Hal ini pula yang secara berbarengan menjadi titik lemah Dradjad Wibowo. Pola komunikasi Dradjad yang kerap agresif dan oposisional dianggap oleh banyak elite PAN tidak menguntungkan bagi bulan madu koalisi dengan SBY.

Ketiga, Hatta memiliki sumber daya finansial ( finansial resources ) di atas Dradjad. Indikator kasat matanya dapat kita lihat dalam strategi marketing politik Hatta melalui media massa. Dia begitu perkasa saat melakukan perang citra melalui above line media dengan jumlah yang masif. Penetrasi dilakukan Hatta hampir ke seluruh media besar, baik televisi, koran, majalah, radio, maupun internet. Hal ini seolah menjadi sinyal bahwa sumber finansial tak menjadi kendala bagi kubunya.

Keempat, Hatta mengantongi dukungan politik dari Amien Rais dan SBY. Secara formal, Amien memang tak eksplisit mendukung Hatta, namun konteks sebelum dan sesudah kongres jelas menunjukkan bandul politik Amien lebih mengarah ke kubu Hatta. Inisiator PAN ini tak disangkal lagi merupakan variabel penting bagi Hatta, sama seperti berartinya Amien bagi kemenangan Soetrisno Bachir pada kongres sebelumnya.

Selain faktor Amien, juga terdapat hubungan saling menguntungkan antara SBY dengan Hatta. SBY tentu memiliki kepentingan melakukan pengendalian kekuasaan hingga tahun 2014 melalui mitra loyalis seperti Hatta. Sementara bagi Hatta sendiri, dukungan SBY penting untuk investasi politik dalam pengalokasian power pada saat ini maupun saat mendatang. Rivalitas pemilihan ketua umum PAN kali ini sesungguhnya adalah pertarungan antara kubu yang pro dan kontra terhadap kekuasaan SBY.

Penstrukturan adaptif

Naiknya Hatta sebagai ketua umum PAN, melahirkan sikap skeptis dari banyak pihak. Keraguan terhadap kepemimpinan Hatta lima tahun ke depan bukan pada kemampuan manajerial keorganisasian, melainkan lebih pada keterikatan yang sangat kuat antara Hatta dengan kekuasaan.

Kemenangan Hatta adalah kemenangan kelompok pro kekuasaan dan mereka sangat mungkin menciptakan penstrukturan adaptif yang menempatkan PAN dalam subordinasi penguasa. Penstrukturan adaptif dalam terminologi Anthony Giddens sebagaimana dikutip oleh West dan Turner dalam buku Introducing Communication Theory (2008) ialah bagaimana institusi sosial, seperti organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan yang akan berfungsi sebagai perilaku para anggotanya.

Dengan demikian, struktur diciptakan dan dipertahankan sekaligus juga dapat mengubah struktur yang telah ada dengan mengadaptasi atau menciptakan aturan yang baru. PAN secara historis lahir dari rahim reformasi, dan secara keorganisasian elite pendukung utamanya kebanyakan kaum intelektual kritis.

Seiring dengan berakhirnya fase kepemimpinan Amien Rais, aura PAN sebagai partai reformis pun perlahan tapi pasti meredup dan mulai diselimuti oleh politik transaksional pragmatis sebagai konsekuensi dari pilihan berkoalisi dengan SBY-JK (2004-2009). Namun demikian, di era Sutrisno Bachir kemandirian PAN secara organisatoris masih cukup terjaga.

Hal ini dikarenakan ketua umum masih konsekuen tak merangkap jabatan di lingkaran kekuasaan eksekutif maupun legislatif meskipun PAN mengalokasikan SDM ke beberapa pos kabinet. Situasi seperti saat Sutrisno memimpin, memungkinkan relasi kuasa antara para politisi PAN dengan penguasa berada dalam proses refleksivitas.

Proses ini, menurut Poole, Seibold, dan McPhee dalam buku Communication and Group Decision-Making (1986), merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan dan perilaku mereka. Sebagian besar refleksivitas itu didasarkan pada aturan masa lalu yang dimiliki dan dikembangkan PAN, yakni bagaimana menjaga jati diri partai sebagai partai mandiri dan reformis.

Kini, nakhoda PAN adalah seorang pembantu presiden. Dalam banyak hal, tentu akan ada penstrukturan adaptif baru yang menempatkan PAN dalam pengarusutamaan kekuasaan SBY sebagai istilah lain dari posisi subordinat. Meski Hatta dan pendukungnya kerap menyatakan PAN akan tetap mandiri dan reformis, namun produksi dan reproduksi kuasa yang dimiliki individu-individu akan berada dalam kerangkeng berbagai praktik politik oligarki pemerintahan SBY.

Contoh konkret, pascakontrak politik mendukung SBY-Boediono, langkah politik PAN di Pansus Century tampak gamang. Kegamangan ini diprediksi akan kian menjadi-jadi tatkala ketua umum PAN jelas-jelas pembantu presiden dan harus membagi konsentrasi antara mengurusi partai dengan mengordinasikan bidang ekonomi di kabinet yang membutuhkan energi sama besarnya.

Paling tidak ada ada tiga agenda ke depan yang mesti dijawab oleh Hatta. Pertama, memperjelas kembali orientasi partai berbasis jati diri sebagai partai tengah yang demokratis, bersih, reformis, plural, serta mewakili kemajemukan masyarakat Indonesia, sebagaimana dirumuskan di awal pendirian partai ini. Hendak dibawa ke mana PAN lima tahun ke depan?

Kedua, bagaimana Hatta menempatkan pola relasi kaum intelektual kritis di tengah adaptasi partai dengan kekuasaan. Kelahiran PAN dimotori sejumlah intelektual, seperti Amien Rais, Toety Herati, Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Zumrotin, serta Kristoforus Sindhunata. Faisal Basri berikutnya muncul menjadi satu di antara intelektual partai yang kerap bersuara kritis. Belakangan, ada Dradjad Wibowo yang telah sukses memerankan diri sebagai wacthdog. Kaum intelektual kritis, semakin hari semakin tak mendapatkan tempat memadai di tubuh PAN, sehingga menjadi agenda penting untuk memperjelasnya kembali.

 

Ketiga, Hatta sebaiknya menentukan sikap jelas, apakah dia hanya akan fokus mengurusi PAN atau mempraktikkan loyalitas ganda sebagai nakhoda partai sekaligus pembantu penguasa. Jika pilihan kedua yang diambil, identitas PAN lima tahun ke depan jelas memasuki senja kala citra politiknya.

 

 

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Republika, Senin 11 Januari 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Hatta dan PAN

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Kongres ke-3 Partai Amanat Nasional (PAN) di Batam, 7-9 Januari, berakhir antiklimaks. Hatta Rajasa yang telah diprediksi menang, akhirnya melenggang ke tampuk pimpinan partai berlogo matahari ini tanpa ronde final. Dengan kemenangan aklamasi karena Dradjad Wibowo mengundurkan diri, resmi sudah obsesi Hatta menakhodai PAN dalam masa jabatan 2010-2015.

Sebuah momentum strategis bagi Hatta dalam penguasaan dan pengendalian alokasi kekuasaan, baik di level internal partai maupun di lingkar kekuasaan eksekutif yang saat ini telah digenggamnya. Hal ini sekaligus menjadi investasi politik Hatta guna menyiapkan diri menghadapai musim peralihan generasi kepemimpinan nasional yang akan terjadi di Pemilu 2014.

Modal politik

Kemenangan Hatta dalam kontestasi politik dengan Dradjad Wibowo mudah diprediksi jauh-jauh hari. Hatta bukan lawan sepadan bagi Dradjad, karena dia mengantongi sejumlah modal politik yang jauh melampaui rivalnya itu. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi 4 modal politik Hatta hingga memenangi rivalitas tanpa puncak pertarungan.

Pertama, Hatta memiliki sumber daya otoritatif (authoritative resource ). Saat ini, Hatta tak sekadar menjabat sebagai menko perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, melainkan juga orang yang punya akses langsung dan sangat dipercaya SBY.

Hal ini bisa kita lihat dari dominannya peran Hatta saat menjadi ketua Tim Sukses SBY di Pilpres 2009, serta dalam penentuan siapa saja calon menteri yang diundang ke Cikeas. Dengan demikian, Hatta adalah representasi dari kekuasaan yang sejatinya memang menjadi magnitude tersendiri bagi elite partai untuk memandatkan kursi PAN-1 kepadanya.

Kedua, Hatta memiliki sumber daya alokatif ( allocative resources ). Hal ini terkait dengan kepiawaian Hatta dalam melobi, mengembangkan jejaring, serta mendistribusikan kekuatan PAN. Peran ini dapat kita lihat saat Hatta menjadi tandem Amien Rais selama menjabat sekjen PAN maupun saat dia berjibaku memenangkan pasangan Amien-Siswono pada Pemilu 2004.

Begitupun saat dia menjadi investasi politik PAN di kabinet SBY jilid pertama. Peran sebagai pelobi ulung, telah menempatkan Hatta dalam jaringan yang luas. Hal ini pula yang secara berbarengan menjadi titik lemah Dradjad Wibowo. Pola komunikasi Dradjad yang kerap agresif dan oposisional dianggap oleh banyak elite PAN tidak menguntungkan bagi bulan madu koalisi dengan SBY.

Ketiga, Hatta memiliki sumber daya finansial ( finansial resources ) di atas Dradjad. Indikator kasat matanya dapat kita lihat dalam strategi marketing politik Hatta melalui media massa. Dia begitu perkasa saat melakukan perang citra melalui above line media dengan jumlah yang masif. Penetrasi dilakukan Hatta hampir ke seluruh media besar, baik televisi, koran, majalah, radio, maupun internet. Hal ini seolah menjadi sinyal bahwa sumber finansial tak menjadi kendala bagi kubunya.

Keempat, Hatta mengantongi dukungan politik dari Amien Rais dan SBY. Secara formal, Amien memang tak eksplisit mendukung Hatta, namun konteks sebelum dan sesudah kongres jelas menunjukkan bandul politik Amien lebih mengarah ke kubu Hatta. Inisiator PAN ini tak disangkal lagi merupakan variabel penting bagi Hatta, sama seperti berartinya Amien bagi kemenangan Soetrisno Bachir pada kongres sebelumnya.

Selain faktor Amien, juga terdapat hubungan saling menguntungkan antara SBY dengan Hatta. SBY tentu memiliki kepentingan melakukan pengendalian kekuasaan hingga tahun 2014 melalui mitra loyalis seperti Hatta. Sementara bagi Hatta sendiri, dukungan SBY penting untuk investasi politik dalam pengalokasian power pada saat ini maupun saat mendatang. Rivalitas pemilihan ketua umum PAN kali ini sesungguhnya adalah pertarungan antara kubu yang pro dan kontra terhadap kekuasaan SBY.

Penstrukturan adaptif

Naiknya Hatta sebagai ketua umum PAN, melahirkan sikap skeptis dari banyak pihak. Keraguan terhadap kepemimpinan Hatta lima tahun ke depan bukan pada kemampuan manajerial keorganisasian, melainkan lebih pada keterikatan yang sangat kuat antara Hatta dengan kekuasaan.

Kemenangan Hatta adalah kemenangan kelompok pro kekuasaan dan mereka sangat mungkin menciptakan penstrukturan adaptif yang menempatkan PAN dalam subordinasi penguasa. Penstrukturan adaptif dalam terminologi Anthony Giddens sebagaimana dikutip oleh West dan Turner dalam buku Introducing Communication Theory (2008) ialah bagaimana institusi sosial, seperti organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan yang akan berfungsi sebagai perilaku para anggotanya.

Dengan demikian, struktur diciptakan dan dipertahankan sekaligus juga dapat mengubah struktur yang telah ada dengan mengadaptasi atau menciptakan aturan yang baru. PAN secara historis lahir dari rahim reformasi, dan secara keorganisasian elite pendukung utamanya kebanyakan kaum intelektual kritis.

Seiring dengan berakhirnya fase kepemimpinan Amien Rais, aura PAN sebagai partai reformis pun perlahan tapi pasti meredup dan mulai diselimuti oleh politik transaksional pragmatis sebagai konsekuensi dari pilihan berkoalisi dengan SBY-JK (2004-2009). Namun demikian, di era Sutrisno Bachir kemandirian PAN secara organisatoris masih cukup terjaga.

Hal ini dikarenakan ketua umum masih konsekuen tak merangkap jabatan di lingkaran kekuasaan eksekutif maupun legislatif meskipun PAN mengalokasikan SDM ke beberapa pos kabinet. Situasi seperti saat Sutrisno memimpin, memungkinkan relasi kuasa antara para politisi PAN dengan penguasa berada dalam proses refleksivitas.

Proses ini, menurut Poole, Seibold, dan McPhee dalam buku Communication and Group Decision-Making (1986), merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan dan perilaku mereka. Sebagian besar refleksivitas itu didasarkan pada aturan masa lalu yang dimiliki dan dikembangkan PAN, yakni bagaimana menjaga jati diri partai sebagai partai mandiri dan reformis.

Kini, nakhoda PAN adalah seorang pembantu presiden. Dalam banyak hal, tentu akan ada penstrukturan adaptif baru yang menempatkan PAN dalam pengarusutamaan kekuasaan SBY sebagai istilah lain dari posisi subordinat. Meski Hatta dan pendukungnya kerap menyatakan PAN akan tetap mandiri dan reformis, namun produksi dan reproduksi kuasa yang dimiliki individu-individu akan berada dalam kerangkeng berbagai praktik politik oligarki pemerintahan SBY.

Contoh konkret, pascakontrak politik mendukung SBY-Boediono, langkah politik PAN di Pansus Century tampak gamang. Kegamangan ini diprediksi akan kian menjadi-jadi tatkala ketua umum PAN jelas-jelas pembantu presiden dan harus membagi konsentrasi antara mengurusi partai dengan mengordinasikan bidang ekonomi di kabinet yang membutuhkan energi sama besarnya.

Paling tidak ada ada tiga agenda ke depan yang mesti dijawab oleh Hatta. Pertama, memperjelas kembali orientasi partai berbasis jati diri sebagai partai tengah yang demokratis, bersih, reformis, plural, serta mewakili kemajemukan masyarakat Indonesia, sebagaimana dirumuskan di awal pendirian partai ini. Hendak dibawa ke mana PAN lima tahun ke depan?

Kedua, bagaimana Hatta menempatkan pola relasi kaum intelektual kritis di tengah adaptasi partai dengan kekuasaan. Kelahiran PAN dimotori sejumlah intelektual, seperti Amien Rais, Toety Herati, Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Zumrotin, serta Kristoforus Sindhunata. Faisal Basri berikutnya muncul menjadi satu di antara intelektual partai yang kerap bersuara kritis. Belakangan, ada Dradjad Wibowo yang telah sukses memerankan diri sebagai wacthdog. Kaum intelektual kritis, semakin hari semakin tak mendapatkan tempat memadai di tubuh PAN, sehingga menjadi agenda penting untuk memperjelasnya kembali.

 

Ketiga, Hatta sebaiknya menentukan sikap jelas, apakah dia hanya akan fokus mengurusi PAN atau mempraktikkan loyalitas ganda sebagai nakhoda partai sekaligus pembantu penguasa. Jika pilihan kedua yang diambil, identitas PAN lima tahun ke depan jelas memasuki senja kala citra politiknya.

 

 

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Republika, Senin 11 Januari 2010

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute