Hari Demokrasi Internasional

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Sudah lima tahun Hari Demokrasi Internasional dirayakan. Berdasarkan keputusan sekjen PBB, 15 September ditetapkan sebagai hari merayakan kemajuan demokrasi di berbagai belahan dunia; berbagai negara —termasuk Indonesia—telah menjadi demokrasi dan jalan ke arah demokrasi juga tengah diratakan di banyak negara Arab. Karena itu, masuk akal pertimbangan PBB bahwa demokrasi memberikan peluang lebih besar bagi terwujudnya berbagai ekspresi hak dasar manusia, terutama dalam aspirasi politik.

Perayaan Hari Demokrasi Internasional memang tidak heboh, bahkan sebaliknya, cenderung diam-diam. Agaknya tidak banyak kalangan masyarakat yang tahu tentang hal ini, bahkan mungkin juga di kalangan eksponen demokrasi, termasuk di Tanah Air Indonesia, yang sejak masa pasca-Soeharto telah menerapkan demokrasi sehingga menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Merayakan Hari Demokrasi Internasional di Kota Meksiko (Ibu Kota Meksiko) pada 15 September lalu, saya menyaksikan antusiasme Presiden Meksiko Filipe Calderon yang mengadakan acara khusus untuk kepentingan ini. Apalagi, peringatan Hari Demokrasi Internasional bersamaan waktunya dengan perayaan 201 tahun kemerdekaan Meksiko dari penjajahan Spanyol.

Meski demokrasi tidak selalu berjalan baik di negara ini karena campur tangan militer yang kuat dan juga merajalelanya kartel narkoba yang sering melakukan kekerasan dan pembunuhan, Presiden Calderon memandang demokrasi memberikan kontribusi sangat penting dalam kemajuan negara Meksiko.

Mengamati perjalanan sejarah Meksiko dan kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya dewasa ini, saya melihat banyak kemiripan dengan Indonesia. Meksiko beriklim hampir sama dengan Indonesia. Banyak kemiripan perilaku sosial dan gaya hidup di antara masyarakat kedua negara, Meksiko berpenduduk mayoritas Katolik, sementara Indonesia mayoritas Muslim.

Perilaku yang mencolok adalah sikap dan perilaku yang serba tidak acuh, tidak disiplin, dan cenderung berantakan. Lingkungan hidup tropis kelihatan sekali memunculkan perilaku semacam itu yang mengimbas dalam politik dan ekonomi Meksiko sehingga mengakibatkan perkembangan yang tidak menggembirakan meski negara ini telah merdeka lebih dari dua abad.

Maka itu, merayakan Hari Demokrasi Internasional di Meksiko dengan segera saya teringat pada pengalaman Indonesia dengan demokrasi. Sama seperti Meksiko, mayoritas terbesar warga menerima demokrasi sebagai sistem politik. Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia bereksperimen dengan tiga macam demokrasi: demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno, demokrasi Pancasila pada masa Presiden Soeharto, dan kembali ke demokrasi liberal sejak 1999 sampai sekarang ini.

Kita tidak perlu mengulangi penilaian atas berbagai kelemahan pengalaman demokrasi Indonesia pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto karena betul-betul telah masuk ke dalam lembaran sejarah relatif jauh tidak mungkin lagi diperbaiki. Ini berbeda dengan pengalaman demokrasi pada masa pasca-Soeharto yang terus berlanjut sampai sekarang dan karena itu, masih dapat dan perlu diperbaiki dan disempurnakan agar dapat mendatangkan kehidupan lebih baik bagi warga Indonesia secara keseluruhan.

Pengalaman Indonesia dengan demokrasi kontemporer sekarang jelas tidak sepenuhnya menggembirakan. Eksplosi demokrasi bahkan menimbulkan berbagai ekses yang membuat pemerintahan tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif, baik di pusat maupun daerah. Fragmentasi politik yang dicoba diatasi dengan membentuk koalisi yang cenderung berlapislapis di pusat dan daerah juga gagal membuat terciptanya suasana politik lebih kondusif yang memungkinkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif yang mampu menyelenggarakan program pembangunan secara maksimal.

Lebih parah lagi, demokrasi kini menjadi investasi politik yang kian mahal. Karena itu, pengembalian investasi politik itu mendorong mewabahnya berbagai bentuk korupsi di berbagai lembaga publik sejak dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, terdapat pejabat-pejabat publik yang seharusnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum juga terlibat dalam tindakan manipulatif dan koruptif.

Kita boleh merayakan demokrasi, tetapi agenda-agenda membuat demokrasi lebih efisien dan efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan masih tetap sangat penting dan mendesak. Penguatan demokrasi semestinya berorientasi pada terciptanya sistem dan iklim yang lebih memungkinkan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Jika tidak, kepercayaan warga pada demokrasi dapat kian merosot, yang pada gilirannya membuat mereka berpikir tentang alternatif sistem politik lain.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada Harian Republika, Kamis (29/9).

Hari Demokrasi Internasional

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>

Tak ragu lagi, salah satu tendensi dinamika politik pada masa pascaperang dingin adalah meningkatnya pertumbuhan demokrasi. Beberapa gelombang demokrasi sejak saat itu sambung-menyambung; menimbulkan perubahan politik dramatis dari otoritarianisme menjadi demokrasi di banyak negara. Dan, ini tidak terkecuali Indonesia, yang dengan berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada Mei 1998 memunculkan reformasi politik berupa demokrasi.

Mengingat pertumbuhan demokrasi yang cepat dan fenomenal itu, tidak mengherankan jika PBB dalam Sidang Umum ke-62, 15 September 2008, menetapkan 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional pertama, yang selanjutnya dirayakan setiap tahunnya. Penetapan Hari Demokrasi Internasional ini berkaitan pula dengan peringatan 20 tahun Konferensi Internasional Pertama tentang <I>New or Restored Democracies<I> yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 3-6 Juni 1988, yang memainkan peran penting dalam mendorong penguatan dan pertumbuhan demokrasi di berbagai negara.

Meski demokrasi tumbuh dengan sangat cepat, PBB menyadari bahwa demokrasi masih perlu dipromosikan dan dikonsolidasikan. Apalagi, masih ada kalangan masyarakat dunia yang mempersoalkan demokrasi, misalnya dengan menganggap demokrasi tidak relevan dengan kehidupan mereka atau demokrasi merupakan sistem politik asing yang berasal dari Barat yang tidak cocok dengan kehidupan mereka.

Merespons persepsi semacam itu, Resolusi Majelis Umum PBB No 62/7 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, ”Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.” Lebih jauh, demokrasi-demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada saat yang sama juga tidak ada satu model demokrasi tertentu. Demokrasi juga tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu.

 

Dalam kaitan itu, Resolusi PBB itu menegaskan kembali UN Charter yang meletakkan berbagai prinsip dan tujuan yang relevan, yang mengakui bahwa HAM, ketentuan hukum, dan demokrasi saling berkaitan dan sama-sama memperkuat satu sama lain. Dan, tak kurang pentingnya adalah demokrasi, pembangunan, dan respek terhadap HAM dan kebebasan fundamental juga saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Saya beruntung ikut terlibat dalam sebuah ‘percakapan meja bundar’ menyambut Hari Demokrasi Internasional itu di New York pada 12 September 2008. Percakapan ini diselenggarakan International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), UNDP, dan UN DPA dengan menghadirkan sejumlah pembicara dan pembahas yang merupakan pemikir dan aktivis demokrasi terkemuka di berbagai penjuru dunia.

‘Percakapan meja bundar’ ini bertitik tolak dari kepedulian tentang kaitan antara demokrasi dan pembangunan, sebaliknya antara pembangunan dan demokrasi. Memang, dalam beberapa kasus, pertumbuhan demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan, terlihat demokrasi yang memunculkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga (unintended consequences) dan ekses-ekses telah menghambat pembangunan. Kasus ini terlihat jelas, misalnya, dalam pengalaman Indonesia di masa sepuluh tahun penerapan demokrasi multipartai yang mengakibatkan terjadinya ‘pelambatan” dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata tidak selalu seiring dengan peningkatan demokrasi. Bahkan, terdapat gejala, pembangunan ekonomi dan sosial yang sukses ternyata diselenggarakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis atau otoriter, yang tidak selalu memberikan ruang memadai bagi demokrasi dan kebebasan. Lagi-lagi, Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto menjadi contoh kasus yang baik di mana pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat tidak disertai pertumbuhan demokrasi memadai.

Karena itu, idealnya pertumbuhan demokrasi haruslah simultan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Para pembicara dalam ‘percakapan meja bundar’ sepakat bahwa demokrasi haruslah tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri; demokrasi hanyalah alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang tidak sejahtera, miskin, dan menganggur membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan bekerja dengan baik.

Karena itu, berbagai cara haruslah dilakukan untuk menyempurnakan demokrasi sehingga tidak kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Penyempurnaan demokrasi itu bisa dalam bentuk penataan kembali kelembagaan demokrasi sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan efektif yang dapat menjalankan program-program pembangunan ekonomi dan sosial secara baik dan berkesinambungan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, dengan rakyat yang sejahtera, demokrasi bisa kuat dan efektif.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 25 September 2008.





Hari Demokrasi Internasional

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>

Tak ragu lagi, salah satu tendensi dinamika politik pada masa pascaperang dingin adalah meningkatnya pertumbuhan demokrasi. Beberapa gelombang demokrasi sejak saat itu sambung-menyambung; menimbulkan perubahan politik dramatis dari otoritarianisme menjadi demokrasi di banyak negara. Dan, ini tidak terkecuali Indonesia, yang dengan berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada Mei 1998 memunculkan reformasi politik berupa demokrasi.

Mengingat pertumbuhan demokrasi yang cepat dan fenomenal itu, tidak mengherankan jika PBB dalam Sidang Umum ke-62, 15 September 2008, menetapkan 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional pertama, yang selanjutnya dirayakan setiap tahunnya. Penetapan Hari Demokrasi Internasional ini berkaitan pula dengan peringatan 20 tahun Konferensi Internasional Pertama tentang <I>New or Restored Democracies<I> yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 3-6 Juni 1988, yang memainkan peran penting dalam mendorong penguatan dan pertumbuhan demokrasi di berbagai negara.

Meski demokrasi tumbuh dengan sangat cepat, PBB menyadari bahwa demokrasi masih perlu dipromosikan dan dikonsolidasikan. Apalagi, masih ada kalangan masyarakat dunia yang mempersoalkan demokrasi, misalnya dengan menganggap demokrasi tidak relevan dengan kehidupan mereka atau demokrasi merupakan sistem politik asing yang berasal dari Barat yang tidak cocok dengan kehidupan mereka.

Merespons persepsi semacam itu, Resolusi Majelis Umum PBB No 62/7 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, ”Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.” Lebih jauh, demokrasi-demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada saat yang sama juga tidak ada satu model demokrasi tertentu. Demokrasi juga tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu.

 

Dalam kaitan itu, Resolusi PBB itu menegaskan kembali UN Charter yang meletakkan berbagai prinsip dan tujuan yang relevan, yang mengakui bahwa HAM, ketentuan hukum, dan demokrasi saling berkaitan dan sama-sama memperkuat satu sama lain. Dan, tak kurang pentingnya adalah demokrasi, pembangunan, dan respek terhadap HAM dan kebebasan fundamental juga saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Saya beruntung ikut terlibat dalam sebuah ‘percakapan meja bundar’ menyambut Hari Demokrasi Internasional itu di New York pada 12 September 2008. Percakapan ini diselenggarakan International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), UNDP, dan UN DPA dengan menghadirkan sejumlah pembicara dan pembahas yang merupakan pemikir dan aktivis demokrasi terkemuka di berbagai penjuru dunia.

‘Percakapan meja bundar’ ini bertitik tolak dari kepedulian tentang kaitan antara demokrasi dan pembangunan, sebaliknya antara pembangunan dan demokrasi. Memang, dalam beberapa kasus, pertumbuhan demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan, terlihat demokrasi yang memunculkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga (unintended consequences) dan ekses-ekses telah menghambat pembangunan. Kasus ini terlihat jelas, misalnya, dalam pengalaman Indonesia di masa sepuluh tahun penerapan demokrasi multipartai yang mengakibatkan terjadinya ‘pelambatan” dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata tidak selalu seiring dengan peningkatan demokrasi. Bahkan, terdapat gejala, pembangunan ekonomi dan sosial yang sukses ternyata diselenggarakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis atau otoriter, yang tidak selalu memberikan ruang memadai bagi demokrasi dan kebebasan. Lagi-lagi, Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto menjadi contoh kasus yang baik di mana pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat tidak disertai pertumbuhan demokrasi memadai.

Karena itu, idealnya pertumbuhan demokrasi haruslah simultan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Para pembicara dalam ‘percakapan meja bundar’ sepakat bahwa demokrasi haruslah tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri; demokrasi hanyalah alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang tidak sejahtera, miskin, dan menganggur membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan bekerja dengan baik.

Karena itu, berbagai cara haruslah dilakukan untuk menyempurnakan demokrasi sehingga tidak kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Penyempurnaan demokrasi itu bisa dalam bentuk penataan kembali kelembagaan demokrasi sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan efektif yang dapat menjalankan program-program pembangunan ekonomi dan sosial secara baik dan berkesinambungan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, dengan rakyat yang sejahtera, demokrasi bisa kuat dan efektif.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 25 September 2008.





Hari Demokrasi Internasional

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>


Azyumardi Azra

TAK ragu lagi, salah satu tendensi dinamika politik pada masa pascaperang dingin adalah meningkatnya pertumbuhan demokrasi. Beberapa gelombang demokrasi sejak saat itu sambung-menyambung; menimbulkan perubahan politik dramatis dari otoritarianisme menjadi demokrasi di banyak negara. Dan, ini tidak terkecuali Indonesia, yang dengan berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada Mei 1998 memunculkan reformasi politik berupa demokrasi.

 

Mengingat pertumbuhan demokrasi yang cepat dan fenomenal itu, tidak mengherankan jika PBB dalam Sidang Umum ke-62, 15 September 2008, menetapkan 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional pertama, yang selanjutnya dirayakan setiap tahunnya. Penetapan Hari Demokrasi Internasional ini berkaitan pula dengan peringatan 20 tahun Konferensi Internasional Pertama tentang “New or Restored Democracies” yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 3-6 Juni 1988, yang memainkan peran penting dalam mendorong penguatan dan pertumbuhan demokrasi di berbagai negara.

 

Meski demokrasi tumbuh dengan sangat cepat, PBB menyadari bahwa demokrasi masih perlu dipromosikan dan dikonsolidasikan. Apalagi, masih ada kalangan masyarakat dunia yang mempersoalkan demokrasi, misalnya dengan menganggap demokrasi tidak relevan dengan kehidupan mereka atau demokrasi merupakan sistem politik asing yang berasal dari Barat yang tidak cocok dengan kehidupan mereka.

 

Merespons persepsi semacam itu, Resolusi Majelis Umum PBB No 62/7 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, ”Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.” Lebih jauh, demokrasi-demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada saat yang sama juga tidak ada satu model demokrasi tertentu. Demokrasi juga tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu.

 

Dalam kaitan itu, Resolusi PBB itu menegaskan kembali UN Charter yang meletakkan berbagai prinsip dan tujuan yang relevan, yang mengakui bahwa HAM, ketentuan hukum, dan demokrasi saling berkaitan dan sama-sama memperkuat satu sama lain. Dan, tak kurang pentingnya adalah demokrasi, pembangunan, dan respek terhadap HAM dan kebebasan fundamental juga saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

 

Saya beruntung ikut terlibat dalam sebuah ‘percakapan meja bundar’ menyambut Hari Demokrasi Internasional itu di New York pada 12 September 2008. Percakapan ini diselenggarakan International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), UNDP, dan UN DPA dengan menghadirkan sejumlah pembicara dan pembahas yang merupakan pemikir dan aktivis demokrasi terkemuka di berbagai penjuru dunia.

 

‘Percakapan meja bundar’ ini bertitik tolak dari kepedulian tentang kaitan antara demokrasi dan pembangunan, sebaliknya antara pembangunan dan demokrasi. Memang, dalam beberapa kasus, pertumbuhan demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan, terlihat demokrasi yang memunculkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga (unintended consequences) dan ekses-ekses telah menghambat pembangunan. Kasus ini terlihat jelas, misalnya, dalam pengalaman Indonesia di masa sepuluh tahun penerapan demokrasi multipartai yang mengakibatkan terjadinya ‘pelambatan” dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

 

Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata tidak selalu seiring dengan peningkatan demokrasi. Bahkan, terdapat gejala, pembangunan ekonomi dan sosial yang sukses ternyata diselenggarakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis atau otoriter, yang tidak selalu memberikan ruang memadai bagi demokrasi dan kebebasan. Lagi-lagi, Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto menjadi contoh kasus yang baik di mana pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat tidak disertai pertumbuhan demokrasi memadai.

 

Karena itu, idealnya pertumbuhan demokrasi haruslah simultan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Para pembicara dalam ‘percakapan meja bundar’ sepakat bahwa demokrasi haruslah tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri; demokrasi hanyalah alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang tidak sejahtera, miskin, dan menganggur membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan bekerja dengan baik.

 

Karena itu, berbagai cara haruslah dilakukan untuk menyempurnakan demokrasi sehingga tidak kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Penyempurnaan demokrasi itu bisa dalam bentuk penataan kembali kelembagaan demokrasi sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan efektif yang dapat menjalankan program-program pembangunan ekonomi dan sosial secara baik dan berkesinambungan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, dengan rakyat yang sejahtera, demokrasi bisa kuat dan efektif.

 

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 25 September 2008

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

Hari Demokrasi Internasional

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>


Azyumardi Azra

TAK ragu lagi, salah satu tendensi dinamika politik pada masa pascaperang dingin adalah meningkatnya pertumbuhan demokrasi. Beberapa gelombang demokrasi sejak saat itu sambung-menyambung; menimbulkan perubahan politik dramatis dari otoritarianisme menjadi demokrasi di banyak negara. Dan, ini tidak terkecuali Indonesia, yang dengan berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada Mei 1998 memunculkan reformasi politik berupa demokrasi.

 

Mengingat pertumbuhan demokrasi yang cepat dan fenomenal itu, tidak mengherankan jika PBB dalam Sidang Umum ke-62, 15 September 2008, menetapkan 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional pertama, yang selanjutnya dirayakan setiap tahunnya. Penetapan Hari Demokrasi Internasional ini berkaitan pula dengan peringatan 20 tahun Konferensi Internasional Pertama tentang “New or Restored Democracies” yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 3-6 Juni 1988, yang memainkan peran penting dalam mendorong penguatan dan pertumbuhan demokrasi di berbagai negara.

 

Meski demokrasi tumbuh dengan sangat cepat, PBB menyadari bahwa demokrasi masih perlu dipromosikan dan dikonsolidasikan. Apalagi, masih ada kalangan masyarakat dunia yang mempersoalkan demokrasi, misalnya dengan menganggap demokrasi tidak relevan dengan kehidupan mereka atau demokrasi merupakan sistem politik asing yang berasal dari Barat yang tidak cocok dengan kehidupan mereka.

 

Merespons persepsi semacam itu, Resolusi Majelis Umum PBB No 62/7 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, ”Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.” Lebih jauh, demokrasi-demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada saat yang sama juga tidak ada satu model demokrasi tertentu. Demokrasi juga tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu.

 

Dalam kaitan itu, Resolusi PBB itu menegaskan kembali UN Charter yang meletakkan berbagai prinsip dan tujuan yang relevan, yang mengakui bahwa HAM, ketentuan hukum, dan demokrasi saling berkaitan dan sama-sama memperkuat satu sama lain. Dan, tak kurang pentingnya adalah demokrasi, pembangunan, dan respek terhadap HAM dan kebebasan fundamental juga saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

 

Saya beruntung ikut terlibat dalam sebuah ‘percakapan meja bundar’ menyambut Hari Demokrasi Internasional itu di New York pada 12 September 2008. Percakapan ini diselenggarakan International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), UNDP, dan UN DPA dengan menghadirkan sejumlah pembicara dan pembahas yang merupakan pemikir dan aktivis demokrasi terkemuka di berbagai penjuru dunia.

 

‘Percakapan meja bundar’ ini bertitik tolak dari kepedulian tentang kaitan antara demokrasi dan pembangunan, sebaliknya antara pembangunan dan demokrasi. Memang, dalam beberapa kasus, pertumbuhan demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan, terlihat demokrasi yang memunculkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga (unintended consequences) dan ekses-ekses telah menghambat pembangunan. Kasus ini terlihat jelas, misalnya, dalam pengalaman Indonesia di masa sepuluh tahun penerapan demokrasi multipartai yang mengakibatkan terjadinya ‘pelambatan” dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

 

Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata tidak selalu seiring dengan peningkatan demokrasi. Bahkan, terdapat gejala, pembangunan ekonomi dan sosial yang sukses ternyata diselenggarakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis atau otoriter, yang tidak selalu memberikan ruang memadai bagi demokrasi dan kebebasan. Lagi-lagi, Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto menjadi contoh kasus yang baik di mana pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat tidak disertai pertumbuhan demokrasi memadai.

 

Karena itu, idealnya pertumbuhan demokrasi haruslah simultan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Para pembicara dalam ‘percakapan meja bundar’ sepakat bahwa demokrasi haruslah tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri; demokrasi hanyalah alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang tidak sejahtera, miskin, dan menganggur membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan bekerja dengan baik.

 

Karena itu, berbagai cara haruslah dilakukan untuk menyempurnakan demokrasi sehingga tidak kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Penyempurnaan demokrasi itu bisa dalam bentuk penataan kembali kelembagaan demokrasi sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan efektif yang dapat menjalankan program-program pembangunan ekonomi dan sosial secara baik dan berkesinambungan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, dengan rakyat yang sejahtera, demokrasi bisa kuat dan efektif.

 

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 25 September 2008

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta