Gun Gun Heryanto M.Si : Politik Pencitraan Dibutuhkan, tapi Bukan Segalanya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

PERHELATAN Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlansung di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, acapkali melibatkan para artis dan aktor menjadi kandidat. Sebut saja Julia Perez, Ratih Sanggarwati, dan Maria Eva. Selama ini, partai politik meyakini, popularitas dan pencitraan sosial sang artis dapat menjadi daya tarik yang akan mendulang suara  dari para konstituennya. Bagaimana signifikansi dan relevansi politik pencitraan artis dalam Pemilukada di Indonesia? Untuk mengetahuinya, beberapa waktu lalu Ana Sabhana Azmy dari UIN Online berbincang dengan Pakar Komunikasi Politik dan Dosen UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto M.Si,, di ruang dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM). Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat pencitraan politik para selebritas yang berlaga dalam Pemilukada tahun ini?

Menurut saya Pemilukada menjadi pesta demokrasi di tingkatan lokal setelah melalui fase demokratisasi Pemilu Presiden secara langsung. Nah, di dalam rentang 2009 ke 2010 ini, banyak kita temui Pemilukada di berbagai daerah. Sebagai konsekuensi demokrasi, Pemilukada memungkinkan semua orang untuk mendaftarkan dan mencalonkan diri sebagai kandidat, termasuk dari kalangan selebritas. Maka kemudian kita menyaksikan, banyak bermunculan figur artis yang mencalonkan diri dalam pertarungan Pemilukada, seperti Julia Perez, Ratih Sanggarwati, Maria Eva, dan lainnya. Dengan begitu, saya melihat bahwa demokrasi memang memungkinkan semua orang berkompetisi. Tapi, tentu saja ketika mencalonkan diri, setiap orang harus menyadari kapabilitasnya. Dalam politik, popularitas tidak cukup menjamin seseorang untuk memperoleh suara yang memadai dari konstituen. Benar, bahwa politik adalah art of possibilities, tetapi art of possibilities juga membutuhkan strategi, dan strategi itu tidak hanya citra yang sering digunakan oleh para artis.

Jika strategi bukan hanya citra, berarti ada kebutuhan lain, yaitu komunikasi politik. Bagaimana Anda melihat komunikasi politik para artis yang berlaga dalam Pemilukada?
Saya melihat bahwa banyak dari kaum selebritas yang berlaga di Pemilukada belum memenuhi strategi-strategi komunikasi politik yang seharusnya ada dalam diri  seorang kandidat. Sebagai contoh, Julia Perez yang tiba-tiba mencalonkan diri di wilayah Pacitan. Dia mengatakan kepada publik melalui wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, bahwa dia baru mencari melalui internet mengenai apa kebutuhan dari wilayah Pacitan, setelah ia memproklamirkan diri menjadi kandidat. Ini adalah indikasi atas terjadinya political jumping. Yang saya maksud dengan political jumping adalah tidak melalui tahapan atau proses. Dalam komunikasi politik, itu cukup rentan. Bahwa selebritas masuk dalam ranah politik, itu adalah hal lumrah. Di Amerika misalnya, banyak selebritas yang masuk dalam ranah politik, namun mereka tidak melakukan political jumping.

Harus menjadi catatan, bahwa jangan sampai mereka mencalonkan diri dalam politik, tetapi tidak mempunyai track record. Sebagai contoh, Joseph S Strada yang mencalonkan diri dalam ranah politik dengan memulai sebagai anggota parlemen, maka ia terpilih sebagai wakil presiden dan terakhir sebagai presiden. Ia mengalami historisitas berjenjang, yang memungkinkan ia mempunyai kapabilitas politik, untuk masuk dalam jajaran elit politik. Contoh lain adalah Arnold Schwarzeneger, yang dari jauh hari telah aktif dalam sebuah partai sebelum ia menjadi seorang Gubernur.

Bagi saya, bukan masalah layak atau tidak layak untuk para artis dalam mencalonkan diri, tetapi harus melihat pada kapabilitasnya. Kita dapat melihat kapabilitas dari tiga hal. Pertama, kapabilitas intelektual. Artinya ia memiliki penguasaan konsep kepemerintahan yang terkait dengan jabatan publiknya nanti. Kedua, kapabilitas moral, yaitu memiliki posisi yang tidak rentan untuk digugat atau diserang pihak lain karena tingkah lakunya. Banyak kita lihat para artis kontroversial yang tersandung masalah karena masa lalunya. Nah, inilah yang saya khawatirkan, jangankan mengurusi wilayah publik, mengurusi wilayah privat pun ia kesusahan. Ketiga, kapabilitas jaringan, yaitu punya jaringan yang luas, karena politik bukan persoalan how to lead the network, maka ia akan kesusahan, karena politik bukan persoalan single fighter, tapi adalah mengatur sekian banyak sumber daya. Sumber daya ini contohnya adalah basis konstituen, figur yang memberikan pengabsahan, partai politik, organisasi massa, dan pressure group. Ini semua harus diatur dengan suatu seni.

Partai politik sebagai salah satu sumber daya memegang peranan penting dalam proses rekrutmen politik para selebritas, bagaimana Anda melihat partai politik di Indonesia saat ini?
Saya melihat partai politik di Indonesia belum menunjukkan fungsi dan misi yang diidealkan, bahwa partai politik masih bergantung pada figur. Sebagai contoh, PDIP tergntung pada figur Megawati,  Demokrat pada SBY, PAN pada Amien Rais, Hanura pada Wiranto, dan Gerindra pada Prabowo. Posisi elit yang menjadi figur partai ini sangat dominan, sehingga sangat memungkinkan terbentuknya group think. Group think itu adalah suatu budaya dalam organsiasi atau partai politik, di mana pemikiran warga atau anggota partai politik sangat interdependen pada figur politik yang mereka akui sebagai pemilik otoritas dalam mengambil keputusan.

Selain masih memiliki ketergantungan politik, saya melihat bahwa ada kemunculan pragmatisme. Artinya,  berpartai lebih pada orientasi who get what, when and how, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, apa yang bisa didapat dari partai. Ini adalah salah, karena semestinya berpartai lebih pada peraihan rasionalitas bernilai. Artinya ia merasionalisasikan idealismenya dengan kerja-kerja partai yang akan membangun kesadaran politik warga partainya. Karena seyogyanya partai dapat memberikan semacam  pencerahan. Tentu saja kepentingan di partai politik sah-sah saja, tapi pemberdayaan politik juga menjadi penting.

Dalam buku Anda, ada dua jenis politisi, yaitu wakil dan ideologi. Bagaimana Anda melihat pencalonan artis dalam jenis ini?
Jika sang artis tidak melalui proses kaderisasi dan rekrutmen serta dibina menjadi loyalis, ia akan masuk pada jenis politisi wakil. Sedangkan, politisi ideologi adalah seorang kandidat yang melalui proses kaderisasi. Inul Daratista atau Maria Eva jelas tidak melalui proses kaderisasi dan hanya menjadi vote gater untuk mengdongkrak suara, itu adalah politisi wakil. Lain halnya dengan Wanda Hamidah yang melalui proses kaderisasi, ia termasuk pada jenis politisi ideolog. Ada tiga prasyarat kaderisasi; pertama, direkrut menjadi bagian dari partai politik, kedua, dibina menjadi loyalis dengan cara membesarkan partai melalui kiprahnya di dalam sistem politik. ketiga, baru diorientasikan pada jabatan-jabatan publik. Jika tiga hal ini diimplikasikan dengan baik, sebetulnya akan menjadikan artis bukan hanya sebagai pemanis atau pelengkap penderita. Mengapa? Karena sebenarnya, ini adalah kekuatan dahsyat, dengan popularitas yang dimiliki oleh para artis, ia hanya tinggal menciptakan faktor lain dalam komunikasi politik.

Pencitraan politik penting bukan hanya pada politisi wakil saja yang banyak direpresentasikan oleh para artis, tapi juga bagi politisi ideolog, mereka juga membutuhkan sebuah citra. Bagi saya, politik pencitraan  adalah penting dan niscaya bagi siapa pun, baik politisi ideolog maupun politisi wakil. Ini sudah sangat menyatu di negara manapun dengan sistem politik apapun. Meski politik pencitraan sudah menjadi semacam kebutuhan, kita harus ingat bahwa politik citra bukanlah segalanya. []

Biodata:
Gun Gun Heryanto lahir di Cianjur, Jawa Barat, 12 Agustus 1976. Pendidikan S1 dijalani di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Magister Sains (M.Si) ia raih dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Kini ia sedang menjalani studi S3 di Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.

Selain aktif di dunia akademik, bapak satu anak ini juga aktif sebagai konsultan komunikasi untuk Balai Diklat Sekretariat Jenderal DPR-RI. Ia pun pernah menjadi tim ahli pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. Aktif serta berbisnis di bidang konsultan komunikasi melalui bendera PT. Lasswell Visitama yang didirikannya pada tahun 2007.

Pak Gun, demikian para mahasiswa dan dosen menyapanya, telah banyak menulis artikel tentang komunikasi politik dan komunikasi massa di berbagai jurnal ilmiah dan media massa, baik lokal maupun nasional. Beberapa tahun terakhir, ia juga mulai dipercaya menjadi narasumber sejumlah dialog di televisi nasional. Kandidat doktor ilmu komunikasi politik ini juga sebagai Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute di Jakarta. Bukunya yang berjudul Komunikasi Politik di Era Industri Citra, terbit April 2010, baru saja dibedah di FIDKOM. Buku tersebut merupakan kumpulan artikel yang ia tulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.[]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gun Gun Heryanto M.Si : Politik Pencitraan Dibutuhkan, tapi Bukan Segalanya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

PERHELATAN Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlansung di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, acapkali melibatkan para artis dan aktor menjadi kandidat. Sebut saja Julia Perez, Ratih Sanggarwati, dan Maria Eva. Selama ini, partai politik meyakini, popularitas dan pencitraan sosial sang artis dapat menjadi daya tarik yang akan mendulang suara  dari para konstituennya. Bagaimana signifikansi dan relevansi politik pencitraan artis dalam Pemilukada di Indonesia? Untuk mengetahuinya, beberapa waktu lalu Ana Sabhana Azmy dari UIN Online berbincang dengan Pakar Komunikasi Politik dan Dosen UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto M.Si,, di ruang dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM). Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat pencitraan politik para selebritas yang berlaga dalam Pemilukada tahun ini?

Menurut saya Pemilukada menjadi pesta demokrasi di tingkatan lokal setelah melalui fase demokratisasi Pemilu Presiden secara langsung. Nah, di dalam rentang 2009 ke 2010 ini, banyak kita temui Pemilukada di berbagai daerah. Sebagai konsekuensi demokrasi, Pemilukada memungkinkan semua orang untuk mendaftarkan dan mencalonkan diri sebagai kandidat, termasuk dari kalangan selebritas. Maka kemudian kita menyaksikan, banyak bermunculan figur artis yang mencalonkan diri dalam pertarungan Pemilukada, seperti Julia Perez, Ratih Sanggarwati, Maria Eva, dan lainnya. Dengan begitu, saya melihat bahwa demokrasi memang memungkinkan semua orang berkompetisi. Tapi, tentu saja ketika mencalonkan diri, setiap orang harus menyadari kapabilitasnya. Dalam politik, popularitas tidak cukup menjamin seseorang untuk memperoleh suara yang memadai dari konstituen. Benar, bahwa politik adalah art of possibilities, tetapi art of possibilities juga membutuhkan strategi, dan strategi itu tidak hanya citra yang sering digunakan oleh para artis.

Jika strategi bukan hanya citra, berarti ada kebutuhan lain, yaitu komunikasi politik. Bagaimana Anda melihat komunikasi politik para artis yang berlaga dalam Pemilukada?
Saya melihat bahwa banyak dari kaum selebritas yang berlaga di Pemilukada belum memenuhi strategi-strategi komunikasi politik yang seharusnya ada dalam diri  seorang kandidat. Sebagai contoh, Julia Perez yang tiba-tiba mencalonkan diri di wilayah Pacitan. Dia mengatakan kepada publik melalui wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, bahwa dia baru mencari melalui internet mengenai apa kebutuhan dari wilayah Pacitan, setelah ia memproklamirkan diri menjadi kandidat. Ini adalah indikasi atas terjadinya political jumping. Yang saya maksud dengan political jumping adalah tidak melalui tahapan atau proses. Dalam komunikasi politik, itu cukup rentan. Bahwa selebritas masuk dalam ranah politik, itu adalah hal lumrah. Di Amerika misalnya, banyak selebritas yang masuk dalam ranah politik, namun mereka tidak melakukan political jumping.

Harus menjadi catatan, bahwa jangan sampai mereka mencalonkan diri dalam politik, tetapi tidak mempunyai track record. Sebagai contoh, Joseph S Strada yang mencalonkan diri dalam ranah politik dengan memulai sebagai anggota parlemen, maka ia terpilih sebagai wakil presiden dan terakhir sebagai presiden. Ia mengalami historisitas berjenjang, yang memungkinkan ia mempunyai kapabilitas politik, untuk masuk dalam jajaran elit politik. Contoh lain adalah Arnold Schwarzeneger, yang dari jauh hari telah aktif dalam sebuah partai sebelum ia menjadi seorang Gubernur.

Bagi saya, bukan masalah layak atau tidak layak untuk para artis dalam mencalonkan diri, tetapi harus melihat pada kapabilitasnya. Kita dapat melihat kapabilitas dari tiga hal. Pertama, kapabilitas intelektual. Artinya ia memiliki penguasaan konsep kepemerintahan yang terkait dengan jabatan publiknya nanti. Kedua, kapabilitas moral, yaitu memiliki posisi yang tidak rentan untuk digugat atau diserang pihak lain karena tingkah lakunya. Banyak kita lihat para artis kontroversial yang tersandung masalah karena masa lalunya. Nah, inilah yang saya khawatirkan, jangankan mengurusi wilayah publik, mengurusi wilayah privat pun ia kesusahan. Ketiga, kapabilitas jaringan, yaitu punya jaringan yang luas, karena politik bukan persoalan how to lead the network, maka ia akan kesusahan, karena politik bukan persoalan single fighter, tapi adalah mengatur sekian banyak sumber daya. Sumber daya ini contohnya adalah basis konstituen, figur yang memberikan pengabsahan, partai politik, organisasi massa, dan pressure group. Ini semua harus diatur dengan suatu seni.

Partai politik sebagai salah satu sumber daya memegang peranan penting dalam proses rekrutmen politik para selebritas, bagaimana Anda melihat partai politik di Indonesia saat ini?
Saya melihat partai politik di Indonesia belum menunjukkan fungsi dan misi yang diidealkan, bahwa partai politik masih bergantung pada figur. Sebagai contoh, PDIP tergntung pada figur Megawati,  Demokrat pada SBY, PAN pada Amien Rais, Hanura pada Wiranto, dan Gerindra pada Prabowo. Posisi elit yang menjadi figur partai ini sangat dominan, sehingga sangat memungkinkan terbentuknya group think. Group think itu adalah suatu budaya dalam organsiasi atau partai politik, di mana pemikiran warga atau anggota partai politik sangat interdependen pada figur politik yang mereka akui sebagai pemilik otoritas dalam mengambil keputusan.

Selain masih memiliki ketergantungan politik, saya melihat bahwa ada kemunculan pragmatisme. Artinya,  berpartai lebih pada orientasi who get what, when and how, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, apa yang bisa didapat dari partai. Ini adalah salah, karena semestinya berpartai lebih pada peraihan rasionalitas bernilai. Artinya ia merasionalisasikan idealismenya dengan kerja-kerja partai yang akan membangun kesadaran politik warga partainya. Karena seyogyanya partai dapat memberikan semacam  pencerahan. Tentu saja kepentingan di partai politik sah-sah saja, tapi pemberdayaan politik juga menjadi penting.

Dalam buku Anda, ada dua jenis politisi, yaitu wakil dan ideologi. Bagaimana Anda melihat pencalonan artis dalam jenis ini?
Jika sang artis tidak melalui proses kaderisasi dan rekrutmen serta dibina menjadi loyalis, ia akan masuk pada jenis politisi wakil. Sedangkan, politisi ideologi adalah seorang kandidat yang melalui proses kaderisasi. Inul Daratista atau Maria Eva jelas tidak melalui proses kaderisasi dan hanya menjadi vote gater untuk mengdongkrak suara, itu adalah politisi wakil. Lain halnya dengan Wanda Hamidah yang melalui proses kaderisasi, ia termasuk pada jenis politisi ideolog. Ada tiga prasyarat kaderisasi; pertama, direkrut menjadi bagian dari partai politik, kedua, dibina menjadi loyalis dengan cara membesarkan partai melalui kiprahnya di dalam sistem politik. ketiga, baru diorientasikan pada jabatan-jabatan publik. Jika tiga hal ini diimplikasikan dengan baik, sebetulnya akan menjadikan artis bukan hanya sebagai pemanis atau pelengkap penderita. Mengapa? Karena sebenarnya, ini adalah kekuatan dahsyat, dengan popularitas yang dimiliki oleh para artis, ia hanya tinggal menciptakan faktor lain dalam komunikasi politik.

Pencitraan politik penting bukan hanya pada politisi wakil saja yang banyak direpresentasikan oleh para artis, tapi juga bagi politisi ideolog, mereka juga membutuhkan sebuah citra. Bagi saya, politik pencitraan  adalah penting dan niscaya bagi siapa pun, baik politisi ideolog maupun politisi wakil. Ini sudah sangat menyatu di negara manapun dengan sistem politik apapun. Meski politik pencitraan sudah menjadi semacam kebutuhan, kita harus ingat bahwa politik citra bukanlah segalanya. []

Biodata:
Gun Gun Heryanto lahir di Cianjur, Jawa Barat, 12 Agustus 1976. Pendidikan S1 dijalani di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Magister Sains (M.Si) ia raih dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Kini ia sedang menjalani studi S3 di Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.

Selain aktif di dunia akademik, bapak satu anak ini juga aktif sebagai konsultan komunikasi untuk Balai Diklat Sekretariat Jenderal DPR-RI. Ia pun pernah menjadi tim ahli pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. Aktif serta berbisnis di bidang konsultan komunikasi melalui bendera PT. Lasswell Visitama yang didirikannya pada tahun 2007.

Pak Gun, demikian para mahasiswa dan dosen menyapanya, telah banyak menulis artikel tentang komunikasi politik dan komunikasi massa di berbagai jurnal ilmiah dan media massa, baik lokal maupun nasional. Beberapa tahun terakhir, ia juga mulai dipercaya menjadi narasumber sejumlah dialog di televisi nasional. Kandidat doktor ilmu komunikasi politik ini juga sebagai Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute di Jakarta. Bukunya yang berjudul Komunikasi Politik di Era Industri Citra, terbit April 2010, baru saja dibedah di FIDKOM. Buku tersebut merupakan kumpulan artikel yang ia tulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.[]