Fase Akhir Kandidasi
Awal Agustus menjadi waktu tersibuk bagi para elite partai politik. Semua melakukan safari politik yang dibungkus dengan ragam istilah. Mulai dari silaturahmi, jamuan, konsolidasi dan lain-lain yang intinya adalah komunikasi politik membentuk kesepakatan soal calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah stimulus respons yang cukup panjang dan mungkin melelahkan, kini komunikasi di pengujung waktu kandidasi memasuki babak menentukan, yakni pengambilan keputusan!
Kebun Rahasia
Proses kandidasi bukan hal mudah. Hal ini, melibatkan banyak hitung-hitungan, artikulasi kepentingan, strategi pemenangan, dan juga relasi kuasa dominan ekonomi dan politik. Menarik ilustrasi yang ditulis oleh Michael Gallagher, Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics (1998), yang menyebutnya sebagai kebun rahasia politik (the secret garden of politics). Banyak hal misteri dalam kandidasi, yang kerap tak bisa diraba oleh panca indera khalayak luas karena kerap dipertukarkan dari, oleh dan untuk elite semata. Banyak rahasia politik yang lebih banyak dimainkan di ruang gelap.
Meminjam istilah Teori Dramaturgi dari Erving Goffman dalam tulisan di buku klasiknya The Presentation of Self in Everyday Life (1956), sesungguhnya kandidasi lebih dominan ada di panggung belakang (backstage) di banding yang nampak di panggung depan (frontstage). Panggung depan mencakup, setting (latar), personal front (penampilan diri), expressive equipment (peralatan untuk mengekspresikan diri) adalah sebuah pertunjukkan untuk meyakinkan sekaligus memersuasi khalayak agar ikut larut bersama dalam alur drama yang dibangun oleh para elite.
Kubu Jokowi dan partai-partai yang menjadi mitra koalisinya, menyuguhkan panggung diplomasi jamuan dengan para petinggi partai pengusung (enam partai yang memiliki kursi di DPR) pada Senin (23/7), dilanjutkan dengan petinggi partai pendukung (yang tidak memiliki kursi di DPR seperti PKPI, PSI dan Perindo) pada Sabtu (27/7) dan juga Sekjen semua partai pengusung dan pendukung pada Selasa (31/7). Panggung depan ini, membangun kesan dan pesan yang dikonstruksi yakni kekuatan di kubu Jokowi sudah solid, cawapres ditentukan oleh Jokowi dan partai-partai pengusung maupun pendukung siap mengamini. Selain narasi yang dinyatakan ke publik, soliditas ini ditunjang oleh suasana yang dibuat rileks, guyub, serta solutif. Apakah benar demikian? Belum tentu!
Layaknya kandidasi pada umumnya, ragam kepentingan juga masih mungkin mengemuka dan berbeda. Tapi, tentu saja lebih banyak berada di panggung belakang atau di “kebun rahasia”. Perbedaaan itu, terletak pada tiga hal. Pertama, nama figur cawapres yang masih giat dinegosiasikan oleh berbagai partai yang sementara ada di kubu Jokowi. Kedua, titik akomodasi politik menyangkut keuntungan dalam kekuasaan (benefit of office) bagi partai-partai. Ketiga, penerimaan atas sejumlah potensi permasalahan dinamis yang sangat mungkin muncul di penghujung proses kandidasi. Potensi permasalahan itu antaralain antisipasi putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Hal lain, putusan MK terkait dengan peninjauan hukum soal pembatasan masa jabatan dua periode wakil presiden. Terakhir, potensi ketidakharmonisan partai-partai saat Jokowi sudah mengeluarkan secara definitif satu nama dari kantongnya.
Pun demikian di kubu Prabowo. Panggung depan dramaturgi memang sangat apik tersusun ibarat alur cerita mengalir penuh suka cita serta sedikit banyak bumbu euforia. Putaran akhir komunikasi dimulai dengan safari perjumpaan partai-partai yang berpotensi menjadi penantang Jokowi. Dimulai dengan datangnya Prabowo ke kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, Selasa (24/7) . Pertemuan elite dilanjutkan dengan kunjungan Ketua Umum PAN ke kediaman SBY. Panggung politik pun dibuat berseri, dengan adanya kunjungan balasan SBY ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7). Ragam alat dramaturgi pun dipersiapkan secara matang, mulai dari diplomasi batik berwarna senada, jamuan minum teh, retorika saling memuji dan memberi harapan, serta kehati-hatian dalam manajemen privasi komunikasi dengan tidak langsung menyebut nama cawapres untuk menjaga suasana kondusif di antara para mitra. Komunikasi pun dibangun dengan pihak PKS yang gamang dengan proposal utamanya meminta cawapres Prabowo dari kadernya sebagai harga mati! Drama ultimatum PKS kepada Prabowo untuk menyikapi proposal utama mereka, menjadi ujian seberapa tinggi daya tawar PKS di tengah posisi politik yang terjepit saat Demokrat definitif menyatakan berkoalisi dengan Gerindra. Artinya, dengan atau tanpa PKS, Prabowo bisa melaju menjadi penantang Jokowi karena gabungan kedua partai ini sudah melampaui ketentuan presidential treshold.
Sudah selesaikah misi Prabowo untuk menyolidkan barisan penantang Jokowi? Tentu saja belum! masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dijembatani untuk menemukan solusi. Pertama, soal nama cawapres yang masih diperebutkan antara Demokrat, PKS dan PAN. Masing-masing pihak masih kuat dengan ego sektoralnya dengan melakukan klaim bahwa mereka memiliki modal politik tinggi. Banyak elite Demokrat mengklaim sosok AHY lebih cocok menjadi pendamping Prabowo. Selain hasil survei persepsi beberapa lembaga menyatakan AHY sebagai salah satu yang tertinggi elektabilitasnya jika berposisi sebagai cawapres, disebut pula AHY bisa menjadi magnet kaum milienal yang jumlahnya besar di pilpres 2019. Sementara PKS, mengklaim loyalitas kader, basis konstituen dan infrstruktur partai yang solid sebagai daya tawar. Di luar itu, Demokrat dianggap memiliki basis jaringan logistik lebih memungkinkan di banding PKS. Sementara PKS menganggap lebih berpengalaman dalam kerjasama politik dengan Gerindra di berbagai momentum kontestasi elektoral baik saat pilpres 2014 maupun di pilkada serentak.
Kekuatan menentukan
Proses kandidasi ini memang sangat rawan sekaligus menentukan. Bonnie N Field dan Peter M Siavelis dalam tulisan mereka Candidate Selection Procedures in Transitional Polities (2008), menggarisbawahi kandidasi sebagai fungsi penting partai politik. Jika gagal dalam menjalankan fungsi ini, maka ia berhenti menjadi partai politik. Partai yang mampu membangun tradisi dalam proses kandidasi menjadi cerminan pelembagaan politik di dalamnya. Kandidasi menjadi indikator dimana sesungguhnya lokus kekuasaan partai politik berada. Apakah masih bersifat oligarkis, feodal dan transaksional atau tidak. Kandidasi juga menjadi gambaran mekanisme sirkulasi elite yang berlangsung di dalam partai bersangkutan. Kandidasi juga menjadi penanda, tipe kepartaian seperti apa yang dijalankan.
Jika kita melihat dari pengalaman partai-partai selama ini dalam proses kandidasi, ada dua faktor yang menjadi kekuatan dominan. Pertama, kekuatan figur utama yang kerap kali memainkan peran sebagai veto player di dalam partai masing-masing. Misalnya Demokrat sangat ditentukan oleh SBY, Gerindra oleh Prabowo, PDIP oleh Megawati dan lain-lain.
Kedua, adalah kekuatan ekonomi di masing-masing kubu. Inilah residu setiap proses kandidasi. Faktor biaya masuk ke gelanggang (cost of entry) kerap dinilai sebagai batu sandungan yang akhirnya membuat elite partai membuka transaksi dengan para “investor” yang punya kepentingan bisnis sekaligus membangun mekanisme pertahanan diri melalui kekuasaan yang bisa dikendalikannya di masa depan. Jika hal ini yang terjadi, sesungguhnya proses-proses politik yang ramai diperbincangkan banyak orang dan diulas oleh ragam media, tak lebih dari sekedar drama di panggung depan. Putaran akhir komunikasi dalam kandidasi ini menjadi ujian nyata tanggungjawab politik semua partai!
Oleh Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat HIPIIS
Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini harian Kompas, edisi Sabtu, 04 Agustus 2018 (lrf)