EPSBED Solusi Pengelolaan Data Perguruan Tinggi

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone



Reporter: Hamzah

 

Ruang Diorama, UINJKT Online -  Dalam ragka meningkatkan transaparansi pengelolaan data pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) UIN Jakarta menggelar workshop dengan tema ”Sukseskan EPSBED Sebagai Langkah Strategi Pembenahan Data PTAIN”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Diorama selama dua hari, Selasa-Rabu (28-29/10).

 

EPSBED atau Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri merupakan sistem evaluasi bagi program studi melalui pengumpulan data berdasarkan SK 034 yang didukung dengan program aplikasi EPSBED yang “ringan” atau program DOS dan struktur data termasuk format data yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

 

”Program EPSBED sebenarnya bagus terutama untuk memonitor kinerja perguruan tinggi,” ujar Staf Dikti Drs Poedi S Wartono ketika memberikan penjelasan kepada 55 perwakilan PTAIN yang mengikuti kegiatan tersebut.

 

Program laporan EPSBED ini yang dulu dikenal Surat Keterangan nomor 108,  dapat pula para dosen menggunakannya untuk perpanjang ulang ijin program studi maupun untuk pengurusan ijin re-status.

 

Program ini sebenarnya telah dicanangkan Dikti sejak setahun  yang lalu, namun  masih banyak perguruan tinggi yang merasa kesulitan ketika memasukan ke sistem informasi kampus.

 

”Masalahnya yaitu, karena program ini desainnya tidak programmer friendly. Coba saja buka buku petunjuk databasenya, nama tabel dan field-nya sungguh sulit dibaca dan dimengerti. Secara teknis saya melihatnya karena keterbatasan Foxpro dan DBase. Tetapi seharusnya programmernya tidak perlu memberi nama serumit itu,” ujar Ansori, salah seorang peserta, ketika mengajukan pertanyaan.

 

Terlepas dari keterbatasan program ini, sesungguhnya niat Dikti sangat baik. Yang terpenting, tidak dieksploitasi atau dipolitisi guna memaksa perguruan tinggi menggunakan suatu sistem informasi manajemen perguruan tinggi dari sebuah vendor atau programmer saja. [Nif/Ed]

EPSBED Solusi Pengelolaan Data Perguruan Tinggi

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone



Reporter: Hamzah

 

Ruang Diorama, UINJKT Online -  Dalam ragka meningkatkan transaparansi pengelolaan data pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) UIN Jakarta menggelar workshop dengan tema ”Sukseskan EPSBED Sebagai Langkah Strategi Pembenahan Data PTAIN”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Diorama selama dua hari, Selasa-Rabu (28-29/10).

 

EPSBED atau Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri merupakan sistem evaluasi bagi program studi melalui pengumpulan data berdasarkan SK 034 yang didukung dengan program aplikasi EPSBED yang “ringan” atau program DOS dan struktur data termasuk format data yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

 

”Program EPSBED sebenarnya bagus terutama untuk memonitor kinerja perguruan tinggi,” ujar Staf Dikti Drs Poedi S Wartono ketika memberikan penjelasan kepada 55 perwakilan PTAIN yang mengikuti kegiatan tersebut.

 

Program laporan EPSBED ini yang dulu dikenal Surat Keterangan nomor 108,  dapat pula para dosen menggunakannya untuk perpanjang ulang ijin program studi maupun untuk pengurusan ijin re-status.

 

Program ini sebenarnya telah dicanangkan Dikti sejak setahun  yang lalu, namun  masih banyak perguruan tinggi yang merasa kesulitan ketika memasukan ke sistem informasi kampus.

 

”Masalahnya yaitu, karena program ini desainnya tidak programmer friendly. Coba saja buka buku petunjuk databasenya, nama tabel dan field-nya sungguh sulit dibaca dan dimengerti. Secara teknis saya melihatnya karena keterbatasan Foxpro dan DBase. Tetapi seharusnya programmernya tidak perlu memberi nama serumit itu,” ujar Ansori, salah seorang peserta, ketika mengajukan pertanyaan.

 

Terlepas dari keterbatasan program ini, sesungguhnya niat Dikti sangat baik. Yang terpenting, tidak dieksploitasi atau dipolitisi guna memaksa perguruan tinggi menggunakan suatu sistem informasi manajemen perguruan tinggi dari sebuah vendor atau programmer saja. [Nif/Ed]