Dinamika Politik Indonesia

Terdapat berbagai variable yang membuat politik Indonesia berlangsung dinamis. Beberapa faktor dimaksud, antara lain ialah: Satu, masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan organisasi keagamaan ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdatul Ulama (1926) yang keduanya merupakan pengawal faham Islam moderat dan setia pada Pancasila. Dua,  kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya dan agama, ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik.

Tiga, masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegera. Kelahiran “Negara Indonesia” tidak serta-merta melahirkan “Bangsa Indonesia” yang solid, karena “keindonesiaan” kita masih dalam proses menjadi. Empat, kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model, trial and error sehingga masyarakat juga belum bisa menghargai secara proporsional jasa-jasa “Bapak Bangsa”.

Lima, sistim politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto, yang dikenal dengan era reformasi, yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspressi, pembatasan jabatan presiden dan desentralisasi. Namun penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan reformasi dan  demokratisasi. Akibatnya,  masyarakat semakin apatis dan kecewa  terhadap parpol dan politik. Diduga, sentimen deparpolisasi dan golput semakin meningkat secara signifikan.

Memasuki tahun 2013-2014 ini suhu politik semakin memanas. Masyarakat ingin sekali mengakhiri berbagai potret suram kehidupan bernegara dan berbangsa yang ditandai dengan maraknya korupsi dan pembangunan yang mandek. Enough is enough. Bisakah parpol dan wakil rakyat  memenuhi harapan masyarakat? Tiga Parpol yang menempati posisi di atas adalah: Golkar dibawah kendali Abu Rizal Bakri, PDIP di tangan Megawati dan PD dalam kekuasaan SBY. Beberapa parpol lain tampaknya berusaha membuntuti, seperti Gerindra dengan tokohnya Prabowo dan  NasDem dengan Surya Paloh. Namun kalangan pengamat maupun para pelaku politik sendiri masih bingung ketika ditanya, parpol apa yang bakal jadi pemenang pemilu dan siapa yang bakalan tampil menjadi pasangan Capres-Cawapres. Situasi ini sangat berbeda dari masa orde baru yang jauh-jauh hari sudah bisa dipastikan pemenangnya.

Dilihat dari DCS (Daftar Caleg Sementara),  aktivis dan peminat masuk parpol meningkat, namun kualitasnya diragukan sehingga respek dan kepercayaan masyarakat terhadap  anggota Legilslatif menurun karena posisi itu dipersepsikan tak lebih sebagai lapangan kerja baru. Parpol dinilai gagal melahirkan politisi dan negarawan yang menjadi model dan harapan masyarakat. Saat ini nasib Negara berada di tangan pemerintah, sementara pemerintah dikuasai Parpol, dan Parpol sendiri miskin dana dan negarawan sehingga berita yang muncul selalu saja seputar  korupsi baik di kalangan legislative maupun eksekutif.

Iklim kebebasan tanpa dikawal dengan penegakan hukum yang tegas dan adil serta politisi dan jajaran birokrat  yang cerdas dan berintegritas telah melahirkan suasana hiruk-pikuk, keluh kesah  dan menguapnya asset masyarakat dan negara, moril maupun materiil. Bagi kalangan pengusaha, stabilitas politik, kepastian hukum dan infra struktur yang baik sangat diperlukan. Sangat disayangkan kondisi ketiganya minus dan belum ada tanda-tanda akan terjadi perbaikan signifikan.

Mengingat politik selalu meniscayakan mobilisasi massa, maka symbol, lembaga dan tokoh keagamaan selalu diperhitungkan dalam percaturan politik. Menarik diperhatikan, terjadi kecenderungan menurunnya daya tarik keagamaan ketika diharapkan menjadi tenaga magnet untuk menarik massa. Parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan, justeru mengalami penurunan. Sementara itu, parpol yang dianggap nasionalis atau sekuler justeru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan. Situasi ini mengingatkan kita pada slogan dan pemikiran yang pernah dilontarkan almarhum Nurcholish Madjid; Islam Yes, Partai Islam No. Tak heran jika parpol yang selama ini dianggap ekslusif sebagai pertain keagamaan mulai membuka diri untuk menerima kader yang berbeda keyakinan agamanya.

Variabel lain yang membuat panggung politik kian tampak heboh dan sulit diprediksi adalah munculnya kekuatan opini lewat lembaga survey dan media sosial. Penggunaan televisi untuk mempersuasi massa masih tetap dianggap paling efektif sehingga muncul istilah telepolitics meskipun komunikasinya satu arah (one-way traffic communication). Iklan politik telah menjadi bagian dari industri kapitalis yang bergerak dalam bidang media sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga survey politik yang berusaha membentuk opini massa untuk memilih partai dan tokoh tertentu, sekalipun dengan mengorbankan otentisitas parpol dan tokohnya. Dengan kata lain, di samping adanya parpol, media massa tertentu telah mengalami metamorphosis menjadi  aktor dan kekuatan politik yang efektif untuk membangun wacana dan opini.Obyektivitas pemberitaan semakin tergeser.

Instrumen media massa dalam pencitraan politik sangat efektif untuk mempengaruhi  opini para pemilih pemula, mengingat mereka sangat minim informasi tentang kiprah dan jejak rekam masa lalu para Capres-Cawapres 2014 nanti. Dengan demikian, sesungguhnya peran Parpol dan media massa sangat strategis apakah mereka akan membuat perubahan dan perbaikan politik di Indonesia ataukah akan menjaga status-quo yang mendatangkan pesimisme bagi masa depan bangsa.

Persepsi Indonesia sebagai negara kaya harus diubah karena yang sesungguhnya terjadi tidaklah demikian. Betul alamnya kaya, tetapi benarkah  negara, pemerintah dan rakyatnya hidup produktif dan  kaya ? Dengan demikian kita semua terpacu bangkit, membangun tradisi kerja keras dan kerja cerdas.