Democracy is Noisy

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

 

DEMOKRASI itu selalu gaduh. Itu terjadi di mana-mana. Yang tidak gaduh adalah negara yang dipimpin oleh penguasa tiran atau diktator yang memberangus kebebasan berpendapat dan mengontrol media massa.

Hanya saja,hampir semua tiran akan dilawan dan diturunkan rakyatnya sendiri di tengah jalan. Terlebih tiran yang korup, mencari senang sendiri di atas penderitaan rakyat. Panggung politik Indonesia pun semakin gaduh sejak era Reformasi dimulai. Namun, perlu dipertanyakan, apakah topik yang membuat gaduh panggung politik itu bermutu ataukah tidak? Memihak untuk kesejahteraan rakyat ataukah hanya untuk sekelompok elite politik dan birokrat?

Perlu dicermati bersama, apakah kegaduhan wacana politik itu membuahkan hasil nyata untuk kemajuan bangsa dan pematangan demokrasi, ataukah kegaduhan yang tidak jelas ujung pangkalnya, padahal berlangsung dengan biaya uang rakyat yang teramat mahal. Ada tiga wacana hangat dalam pentas politik nasional yang menarik diikuti akhir-akhir ini. Pertama, wacana seputar rencana penyederhanaan jumlah partai politik (parpol) peserta pemilu. Semakin sedikit jumlah parpol, akan semakin mengurangi kegaduhan dan tawar-menawar antarkekuatan politik untuk berebut dan berbagi kekuasaan.

Semakin banyak parpol, semakin ramai dan riuh rendah pentas politik khususnya menjelang pemilu. Kedua, tudingan sekelompok tokoh lintas agama terhadap pemerintahan SBY yang dinilai berbohong, yaitu tidak sesuai antara apa yang dijanjikan dalam kampanye dan berbagai pernyataan dengan kinerjanya serta realitas sosial yang dikemukakan. Ketiga, skandal korupsi mafia pajak dengan aktor Gayus, namun proses penyidikannya berputar-putar di tempat, seakan pelakunya hanya aktor tunggal Gayus Tambunan.

Tentu saja masih banyak diskusi, adu pernyataan, dan saling tuding-menuding di kalangan elite politik dan pejabat tinggi negara untuk membela dan membenarkan posisinya masing-masing, sehingga politik dan demokrasi benar-benar restless and noisy, membuat suasana gerah dan gaduh. Tetapi, lagi-lagi, kita bertanya apakah kegaduhan itu memang fokus dan bergerak maju untuk meningkatkan kualitas demokrasi serta menyejahterakan rakyat ataukah malah menambah kemunduran dan beban rakyat?

Jika direnungkan, terdapat empat kategori kelompok dalam menyikapi situasi politik dan pemerintahan sekarang ini. Pertama, mereka yang propemerintahan SBY, yang kemudian berusaha membelanya dengan menyampaikan data dan argumentasi atas prestasi yang diraih. Kedua, mereka yang anti-SBY, yang selalu mencela dan menunjukkan sisi lemah dan kegagalannya. Apa pun prestasi SBY tertutup oleh kekurangannya, sikap ini kebalikan dari mereka yang pro-SBY.

Ketiga, mereka yang kritis dan ingin menyampaikan nasihat serta koreksi terhadap pemerintahan SBY, namun tidak punya agenda untuk menjatuhkan di tengah jalan. Ini dilakukan demi kebaikan pemerintah maupun masyarakat dan bangsa. Keempat, mereka yang apatis, tidak mau tahu terhadap panggung politik. Ini bisa saja disebabkan oleh rasa jenuh dan putus asa atau memang sama sekali tidak tertarik panggung politik dari sononya.

Masyarakat yang punya kenangan dan kebiasaan hidup damai, yang tak pernah melihat perdebatan terbuka di media massa tentang pemerintahan, tentu ada perasaan tidak nyaman dengan kegaduhan wacana politik yang berkembang sekarang ini. Dulu di zaman ”normal”, maksudnya masa Orde Baru,kata orang kampung, orang sangat berhatihati menyampaikan kritik.Jangankan kritik terhadap Presiden, terhadap menteri saja sangat hatihati dan ada rasa takut. Pada pak camat, wali kota, atau bupati, masyarakat hanya bisik-bisik di belakang kalau tidak senang.Siapa yang mengkritik dan mencaci penguasa bisa panjang urusannya.

Tetapi,di era demokrasi saat ini forum untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintah dan terhadap parpol pesaingnya berlangsung begitu terbuka, tajam, dan kadangkala sinis serta sarkastik. Mungkin saja bangsa ini lagi mengalami ”puber demokrasi”. Yang lebih ditonjolkan kebebasan bersuara, namun aspek ketaatan pada hukum dan etika––yang juga merupakan bagian dan karakter integral demokrasi––diabaikan.Demokrasi yang hanya menonjolkan kebebasan, namun melalaikan ketegasan hukum serta etika ujungnya akan menghancurkan dirinya sendiri.

Dan tampaknya hal ini tengah berlangsung. Korupsi semakin merata, sementara wibawa lembaga penegak hukum yakni kepolisian,kehakiman, dan kejaksaan menurun. Ini sangat berbahaya karena akan mendevaluasi makna demokrasi dan merongrong wibawa pemerintahan. Saya sendiri menunggu dan melihat dengan cemas serta geregetan apa yang akan dilakukan pemerintah. (*)