Bingkai Skandal di Ruang Publik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Perbincangan publik mengenai skandal video porno mirip para selebritas, secara sadar,masif, dan penuh paradoks hingga sekarang masih mewarnai, bahkan mendominasi, ruang publik kita.

Inilah negeri yang lekat dengan berbagai skandal. Dari skandal politik, keuangan, pendidikan hingga kesusilaan. Skandal seolah mengikuti detak jantung kesemrawutan bangsa ini dan paralel dengan sikap tunarasa para publik figur yang kerap dipertontonkan secara nyata di depan mata khalayak. Isu privat yang menerabas batas konsensus moralitas umum dan hukum seperti dilakukan para pelakon mirip artis tersebut telah sukses mereduksi makna ruang publik menjadi perbincangan yang sangat dangkal.

Berbicara skandal asusila mirip Ariel-Luna Maya-Cut Tari dilihat dari perspektif komunikasi, tak hanya menempatkan para artis itu sebagi bahasan sentral. Melainkan harus menempatkan objek itu dalam interkoneksitasnya dengan institusi media massa, khalayak penerima pesan, serta dampak skandal tersebut bagi masyarakat.

Nilai Pertukaran

Skandal dengan pelaku dari kelompok elite, baik dari panggung politik maupun dunia hiburan, selalu menjadi komoditas yang punya potensi menyediakan pasar sekaligus nilai pertukaran (exchange value).Kontroversi suatu skandal yang melibatkan para pesohor menebarkan aroma hukum pasar. Semakin tinggi tingkat permintaan, semakin mahal barang. Sejumlah skandal kaum elite menyeruak ke permukaan dan penetratif hingga ke ruang keluarga, melalui media massa.

Jika media tak membahas intensif suatu skandal,maka tentu tak akan menjadi prioritas perhatian khalayak. Dari ranah politik kita bisa mencontohkan skandal Watergate di awal 1970-an yang melibatkan Richard Nixon. Di dalam negeri sendiri sejumlah skandal seperti Buloggate,Bruneigate,hingga skandal bailout Bank Century menjadi ranah pertarungan opini publik di media massa. Isu-isu tersebut dibentuk, diarahkan, dan menjadi bola salju guna menginformasikan fakta, mengonstruksi realitas, mendominasi, bahkan kerap memanipulasi kecenderungan opini khalayak. Begitu pun skandal yang menyangkut kesusilaan, kita bisa menyebut misalnya skandal Bill Clinton-Monica Lewinsky yang sempat mengarah pada upaya digelarnya impeachment pada 1998.

Skandal Silvio Berlusconi,Perdana Menteri Italia, bersama sejumlah perempuan— termasuk wanita panggilan. Isu skandal pun ramai menerpa mantan Presiden AS yang sukses seperti Thomas Jefferson dengan Sally Hemings serta John F Kennedy- Marilyn Monroe. Di dalam negeri, kita tentu juga mengingat skandal Yahya Zaini-Maria Eva serta Max Moein-Desi Vridiyanti. Deretan skandal kesusilaan lain menyangkut para pesohor sebagian besar timbul dan tenggelam dalam kontestasi isu yang dibingkai oleh media massa. Tentu saja para pelaku asusila dalam berbagai skandal sangat meresahkan dan mengancam konsensus moral yang mapan terpola.Termasuk dalam skandal terakhir yang melibatkan Ariel-Luna-Cut Tari.

Jika pun benar mereka melakukan apa yang kini dituduhkan sebagai prilaku asusila, maka sudah sepatutnya mereka mempertanggungjawabkan prilaku mereka secara hukum dan sosial. Namun, bagi penulis tak hanya para pelaku asusila itu saja yang patut dikritik, melainkan media massa yang dengan sangat intensif dan masif memosisikan skandal ini dalam konteks komodifikasi. Mengacu pada Vincent Mosco dalam The Political Economi of Communication (1996), komodifikasi itu merupakan pemanfaatan isi media dilihat dari kegunaannya sebagai komoditas yang dapat dipasarkan. Sebagai contoh, berbagai stasiun televisi nasional kita dengan sangat intensif mengulas fakta bercampur gosip secara eksplosif baik dalam bentuk narasi maupun visualnya.

Dengan begitu, mereka tidak hanya menghadirkan informasi, melainkan juga sensasi tertentu pada khalayak untuk menjadi pengoleksi dan “jamaah” penikmat dari berbagai koleksi skandal yang terdokumentasikan. Berita yang mencampuradukkan fakta dan gosip ini pun kerap tak hanya dilakukan para pekerja infotainment, melainkan juga program berita yang seharusnya lebih hati-hati dan lebih selektif.

Akumulasi dan Peneguhan

Dalam kasus Aril-Luna-Cut Tari ini industri media kita tampak makin meneguhkan tesis Douglas Kellner dalam Television and the Crisis of Democracy (1990), bahwa tingkah laku industri penyiaran akan semakin ditentukan oleh the logic of accumulation and ecxlusion. Memang benar,skandal asusila ini harus diberitakan.Namun,jangan sampai media mereduksi ruang publik dengan dominasi persoalan privat yang dapat menutup mata khalayak atas sejumlah persoalan kebangsaan yang membutuhkan perhatian. Misalnya soal pemilihan pimpinan KPK,kasus Anggodo, Bibit-Chandra, Susno Duadji, skandal pajak Gayus, lumpur Lapindo, etika politik anggota KPU Andi Nurpati, dan lain-lain.

Bukan sebaliknya, karena pertimbangan akumulasi keuntungan, maka fenomena ketidakpatutan diproduksi dan direproduksi secara massal. Terlebih saat ini media massa telah mendapatkan partner peneguh yang tak kalah berpengaruhnya, yakni dunia maya. Jika dulu berbagai skandal itu hanya diperoleh melalui media massa, kini melalui jejaring sosial skandal menjadi kian personal. Contoh cukup memprihatinkan adalah video panas mirip para selebritas ini sempat disebar melalui Facebook. Bahkan hashtag ”Ariel Peterporn” sempat menjadi trending topics twitter nomor 1 mengalahkan hashtag Flottila, sehingga menjadi perhatian tak hanya Tweeps (pengguna Twitter) di Indonesia, melainkan juga luar negeri. Berbagai link untuk mengakses video-video tersebut sangat mudah didapatkan para pengguna internet.

Bahkan informasi dari pihak Telkomsel (14/6), akibat peredaran video skandal orang-orang mirip selebritas ini, traffic Telkomsel melonjak 30%.Virus penyebaran skandal ini tentu saja salah satunya difasilitasi oleh media massa. Sinopsis skandal itu terpapar cukup detail di berbagai media massa baik cetak maupun elektronika, sehingga turut memberi stimulasi untuk melakukan perbincangan dan akses skandal ini melalui situs jejaring sosial.

Reinforment Imitasi

Hal yang patut kita waspadai bersama adalah dampak skandal ini bagi khalayak. Miller dan Dollard dalam teori reinforment imitasi memberi catatan bahwa seorang individu sangat mungkin belajar untuk menyamai tindakan orang lain, terutama dari role model atau publik figur, melalui proses instrumental conditioning. Cara vulgar media menampilkan video mesum dan porsi ulasan berlebih dapat menjadi instrumen yang mengondisikan prilaku imitasi. Terlebih mereka yang diduga menjadi pelaku adalah selebritas yang memiliki jutaan fans.

Hal ini sudah mulai berdampak,misalnya KPAI menginformasikan ada 33 anak diperkosa gara-gara video mirip Ariel ini. Jika motif mereka benar demikian, tentu saja fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Elite di panggung hiburan seperti halnya di panggung politik, lekat dengan publisitas yang sangat mungkin merekayasa ingatan khalayak melalui opini publik yang dibangunnya. Memang upaya pembersihan citra diri bukan persoalan sederhana. Para politisi, terlebih yang terikat dengan partai politik, akan sangat tergantung pada organisasi politik di mana dia bernaung.

Jika dia masih diakui sebagai ingroup dari kelompoknya, biasanya skandal tak akan sampai membunuh eksistensinya. Namun, kebanyakan politisi yang tersangkut skandal, terlebih masalah asusila, biasanya akan menepi dari peredaran,terutama jika gagal merekayasa opini positif. Selebritis dunia hiburan akan sangat ditentukan oleh kekuatan nilai tukarnya di pasar.Jika pasar masih merespons positif, biasanya dia akan memperoleh ”pengampunan” sosial, meski tak bisa mengelak dari hukum.

Hal seperti ini sangat mungkin kembali terulang di masa depan. Seolah mempertegas bahwa skandal tak akan pernah terpisah dari gegap gempitanya kehidupan para pesohor.(*)

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia, Rabu 30 Juni 2010

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingkai Skandal di Ruang Publik

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Perbincangan publik mengenai skandal video porno mirip para selebritas, secara sadar,masif, dan penuh paradoks hingga sekarang masih mewarnai, bahkan mendominasi, ruang publik kita.

Inilah negeri yang lekat dengan berbagai skandal. Dari skandal politik, keuangan, pendidikan hingga kesusilaan. Skandal seolah mengikuti detak jantung kesemrawutan bangsa ini dan paralel dengan sikap tunarasa para publik figur yang kerap dipertontonkan secara nyata di depan mata khalayak. Isu privat yang menerabas batas konsensus moralitas umum dan hukum seperti dilakukan para pelakon mirip artis tersebut telah sukses mereduksi makna ruang publik menjadi perbincangan yang sangat dangkal.

Berbicara skandal asusila mirip Ariel-Luna Maya-Cut Tari dilihat dari perspektif komunikasi, tak hanya menempatkan para artis itu sebagi bahasan sentral. Melainkan harus menempatkan objek itu dalam interkoneksitasnya dengan institusi media massa, khalayak penerima pesan, serta dampak skandal tersebut bagi masyarakat.

Nilai Pertukaran

Skandal dengan pelaku dari kelompok elite, baik dari panggung politik maupun dunia hiburan, selalu menjadi komoditas yang punya potensi menyediakan pasar sekaligus nilai pertukaran (exchange value).Kontroversi suatu skandal yang melibatkan para pesohor menebarkan aroma hukum pasar. Semakin tinggi tingkat permintaan, semakin mahal barang. Sejumlah skandal kaum elite menyeruak ke permukaan dan penetratif hingga ke ruang keluarga, melalui media massa.

Jika media tak membahas intensif suatu skandal,maka tentu tak akan menjadi prioritas perhatian khalayak. Dari ranah politik kita bisa mencontohkan skandal Watergate di awal 1970-an yang melibatkan Richard Nixon. Di dalam negeri sendiri sejumlah skandal seperti Buloggate,Bruneigate,hingga skandal bailout Bank Century menjadi ranah pertarungan opini publik di media massa. Isu-isu tersebut dibentuk, diarahkan, dan menjadi bola salju guna menginformasikan fakta, mengonstruksi realitas, mendominasi, bahkan kerap memanipulasi kecenderungan opini khalayak. Begitu pun skandal yang menyangkut kesusilaan, kita bisa menyebut misalnya skandal Bill Clinton-Monica Lewinsky yang sempat mengarah pada upaya digelarnya impeachment pada 1998.

Skandal Silvio Berlusconi,Perdana Menteri Italia, bersama sejumlah perempuan— termasuk wanita panggilan. Isu skandal pun ramai menerpa mantan Presiden AS yang sukses seperti Thomas Jefferson dengan Sally Hemings serta John F Kennedy- Marilyn Monroe. Di dalam negeri, kita tentu juga mengingat skandal Yahya Zaini-Maria Eva serta Max Moein-Desi Vridiyanti. Deretan skandal kesusilaan lain menyangkut para pesohor sebagian besar timbul dan tenggelam dalam kontestasi isu yang dibingkai oleh media massa. Tentu saja para pelaku asusila dalam berbagai skandal sangat meresahkan dan mengancam konsensus moral yang mapan terpola.Termasuk dalam skandal terakhir yang melibatkan Ariel-Luna-Cut Tari.

Jika pun benar mereka melakukan apa yang kini dituduhkan sebagai prilaku asusila, maka sudah sepatutnya mereka mempertanggungjawabkan prilaku mereka secara hukum dan sosial. Namun, bagi penulis tak hanya para pelaku asusila itu saja yang patut dikritik, melainkan media massa yang dengan sangat intensif dan masif memosisikan skandal ini dalam konteks komodifikasi. Mengacu pada Vincent Mosco dalam The Political Economi of Communication (1996), komodifikasi itu merupakan pemanfaatan isi media dilihat dari kegunaannya sebagai komoditas yang dapat dipasarkan. Sebagai contoh, berbagai stasiun televisi nasional kita dengan sangat intensif mengulas fakta bercampur gosip secara eksplosif baik dalam bentuk narasi maupun visualnya.

Dengan begitu, mereka tidak hanya menghadirkan informasi, melainkan juga sensasi tertentu pada khalayak untuk menjadi pengoleksi dan “jamaah” penikmat dari berbagai koleksi skandal yang terdokumentasikan. Berita yang mencampuradukkan fakta dan gosip ini pun kerap tak hanya dilakukan para pekerja infotainment, melainkan juga program berita yang seharusnya lebih hati-hati dan lebih selektif.

Akumulasi dan Peneguhan

Dalam kasus Aril-Luna-Cut Tari ini industri media kita tampak makin meneguhkan tesis Douglas Kellner dalam Television and the Crisis of Democracy (1990), bahwa tingkah laku industri penyiaran akan semakin ditentukan oleh the logic of accumulation and ecxlusion. Memang benar,skandal asusila ini harus diberitakan.Namun,jangan sampai media mereduksi ruang publik dengan dominasi persoalan privat yang dapat menutup mata khalayak atas sejumlah persoalan kebangsaan yang membutuhkan perhatian. Misalnya soal pemilihan pimpinan KPK,kasus Anggodo, Bibit-Chandra, Susno Duadji, skandal pajak Gayus, lumpur Lapindo, etika politik anggota KPU Andi Nurpati, dan lain-lain.

Bukan sebaliknya, karena pertimbangan akumulasi keuntungan, maka fenomena ketidakpatutan diproduksi dan direproduksi secara massal. Terlebih saat ini media massa telah mendapatkan partner peneguh yang tak kalah berpengaruhnya, yakni dunia maya. Jika dulu berbagai skandal itu hanya diperoleh melalui media massa, kini melalui jejaring sosial skandal menjadi kian personal. Contoh cukup memprihatinkan adalah video panas mirip para selebritas ini sempat disebar melalui Facebook. Bahkan hashtag ”Ariel Peterporn” sempat menjadi trending topics twitter nomor 1 mengalahkan hashtag Flottila, sehingga menjadi perhatian tak hanya Tweeps (pengguna Twitter) di Indonesia, melainkan juga luar negeri. Berbagai link untuk mengakses video-video tersebut sangat mudah didapatkan para pengguna internet.

Bahkan informasi dari pihak Telkomsel (14/6), akibat peredaran video skandal orang-orang mirip selebritas ini, traffic Telkomsel melonjak 30%.Virus penyebaran skandal ini tentu saja salah satunya difasilitasi oleh media massa. Sinopsis skandal itu terpapar cukup detail di berbagai media massa baik cetak maupun elektronika, sehingga turut memberi stimulasi untuk melakukan perbincangan dan akses skandal ini melalui situs jejaring sosial.

Reinforment Imitasi

Hal yang patut kita waspadai bersama adalah dampak skandal ini bagi khalayak. Miller dan Dollard dalam teori reinforment imitasi memberi catatan bahwa seorang individu sangat mungkin belajar untuk menyamai tindakan orang lain, terutama dari role model atau publik figur, melalui proses instrumental conditioning. Cara vulgar media menampilkan video mesum dan porsi ulasan berlebih dapat menjadi instrumen yang mengondisikan prilaku imitasi. Terlebih mereka yang diduga menjadi pelaku adalah selebritas yang memiliki jutaan fans.

Hal ini sudah mulai berdampak,misalnya KPAI menginformasikan ada 33 anak diperkosa gara-gara video mirip Ariel ini. Jika motif mereka benar demikian, tentu saja fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Elite di panggung hiburan seperti halnya di panggung politik, lekat dengan publisitas yang sangat mungkin merekayasa ingatan khalayak melalui opini publik yang dibangunnya. Memang upaya pembersihan citra diri bukan persoalan sederhana. Para politisi, terlebih yang terikat dengan partai politik, akan sangat tergantung pada organisasi politik di mana dia bernaung.

Jika dia masih diakui sebagai ingroup dari kelompoknya, biasanya skandal tak akan sampai membunuh eksistensinya. Namun, kebanyakan politisi yang tersangkut skandal, terlebih masalah asusila, biasanya akan menepi dari peredaran,terutama jika gagal merekayasa opini positif. Selebritis dunia hiburan akan sangat ditentukan oleh kekuatan nilai tukarnya di pasar.Jika pasar masih merespons positif, biasanya dia akan memperoleh ”pengampunan” sosial, meski tak bisa mengelak dari hukum.

Hal seperti ini sangat mungkin kembali terulang di masa depan. Seolah mempertegas bahwa skandal tak akan pernah terpisah dari gegap gempitanya kehidupan para pesohor.(*)

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia, Rabu 30 Juni 2010

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute