Betapa Mahalnya Jabatan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>

SETELAH reformasi dan di mana-mana marak dilaksanakan pemilihan langsung untuk jabatan bupati, gubernur, ditambah lagi calon anggota legislatif, di negeri ini terjadi perkembangan baru yang di luar dugaan kita semua.

 

Persaingan berebut jabatan dengan ongkos uang dan moral yang teramat mahal. Awalnya saya sulit percaya bahwa untuk menjadi bupati atau gubernur mesti mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah. Untuk calon anggota DPR mesti merogoh kocek sampai ratusan juta.

 

Meski mulanya tak percaya, lama-lama pendirian itu goyah juga setelah mendengar informasi dari sekian banyak sumber bahwa untuk memperoleh tiket dari partai politik (parpol) pendukung serta membujuk calon pemilih memang harus mengeluarkan dana berjumlah sangat fantastis.

 

Untuk menjadi calon bupati saja ada yang sampai habis Rp 200 miliar.Belum lagi maju sebagai calon gubernur, katanya, bisa sampai melewati angka Rp1 triliun. Kalau penasaran, coba saja survei berapa biaya yang mesti dikeluarkan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang baru lalu.

 

Kalau pemasukan bersih dari gaji dan tunjangan gubernur sekitar Rp60 juta per bulan dan seseorang menjabat hanya lima tahun, berarti pemasukan resmi selama menjabat hanya sebesar Rp3,5 miliar. Jadi, pertanyaan awam yang muncul,dari mana dana ratusan miliar yang dikeluarkan selama kampanye dan bagaimana cara pengembalian dana yang telah dikeluarkan itu? Atau, adakah mereka itu memang pejuang sekaligus dermawan yang menginginkan jabatan untuk memajukan rakyat?

 

Sampai di sini nalar dan nurani saya terhenti, sulit menjelaskan secara lugas. Muncul seratus tanda tanya dan saya merasa masuk pada wilayah remang-remang.Ketika saya kuliah dulu tak ada pelajaran ekonomi perebutan jabatan. Saya yakin temanteman saya yang menjadi gubernur, bupati, dan anggota DPR itu bukan termasuk miliarder sebelum memperoleh jabatan.

 

Jadi, di Indonesia ini banyak orang cerdas dan pandai menciptakan keajaiban yang membuat orang bengong dan terkagum-kagum. Sejak dari teroris yang membuat heboh dunia sampai jual-beli saham jabatan presiden, gubernur, bupati dan para wakilnya serta calon legislatif.

 

Ongkos Sosial Pilkada

Kalau saja prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan konsekuen, dengan mengindahkan moralitas dan gagasan cerdas yang ditawarkan pada rakyat sebagaimana Barack Obama, pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan demokrasi akan memberi harapan perbaikan bagi masa depan bangsa.

 

Lewat proses demokrasi akan terjadi seleksi putra-putri bangsa terbaik untuk membangun bangsa ini. Pada kenyataannya yang menang bukan moralitas dan gagasan serta program yang jelas dan cerdas,melainkan siapa yang punya sumber dana besar yang akan menang. Pemilihan kepala daerah berubah seperti pasar, seseorang dihargai karena duitnya. Dengan uang itu tim sukses bergerilya dan kasak-kusuk membeli dan membagi uang untuk mendapatkan dukungan.

 

Kejadian ini sungguh menyedihkan, semakin memperparah praktik korupsi dan kolusi yang hendak diberantas oleh cita-cita reformasi.Terlebih ketika virus uang untuk membeli dukungan ini telah masuk ke wilayah dunia pesantren dan pendidikan. Karena kiai dan tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, maka bujukan dan rayuan disertai sejumlah uang dan kendaraan mengkilat dialamatkan pada mereka ini.

 

Celakanya,di antara kiai dan tokoh masyarakat itu ada yang menyambutnya dengan antusias.Padahal mereka itulah yang diharapkan menjadi pelita, pembimbing, dan sosok teladan untuk menegakkan nilai-nilai kebersihan dan keadilan dalam masyarakat. Kalau keadaan sudah begini, pertanyaannya: siapa memengaruhi siapa, siapa merusak siapa?

 

Pada siapa lagi masyarakat akan bertanya dan minta bimbingan dalam memberantas korupsi dan menegakkan kebenaran? Saya jadi teringat teori sosiologi korupsi yang mengibaratkan praktik korupsi di Indonesia ibarat pohon apel yang diserang ulat. Ketika ulat hanya memakan dedaunan saja,ranting yang diserang ulat cukup dipotong, pohon apel sudah aman.

 

Tetapi menjadi persoalan serius ketika yang diserang itu batang pohon dan akarnya, maka seluruh bagian akan rusak. Dahan, ranting, daun dan buahnya akan ikut rusak.Akar dan batang pohon itu adalah sistem, pusat birokrasi, dan para aktornya, sehingga sesama birokrasi saling melindungi sekaligus saling memakan.

 

Nah, perkembangan semakin parah kalau batang pohon itu juga menyangkut ranah publik. Para kiai dan tokoh masyarakat yang mestinya tegak berdiri bagaikan tonggak batang pohon sosial yang menyangga moralitas bangsa serta sumber harapan dan keteladanan sudah terserang virus dana kampanye.

 

Maka ambruklah tatanan nilai tempat masyarakat tumbuh dan bernaung. Rumah budaya dan peradaban bangsa ambruk. Tentu saja masih banyak tokoh-tokoh agama yang masih kebal virus uang kampanye. Tetapi kita menjadi sedih mendengar berita di antara mereka sudah terkena rayuan dan jebakan dana kampanye yang sumbernya tidak jelas itu.

 

Setidaknya tidak jelas bagi masyarakat awam. Bagi para pemainnya pasti tahu, berapa jumlahnya, dari mana didapat, dan siapa saja yang menerima muntahan uang itu. Maaf kalau saya menggunakan kata pesantren dan kiai. Bukannya saya merendahkan dan memfitnah, melainkan sebuah autokritik karena saya sendiri berasal dari dunia pesantren dan sangat hormat kepada kiai.

 

Ada sebuah doktrin pesantren yang selalu saya pegang, kalau menginginkan ilmunya manfaat,jangan sekali-sekali membenci dan memfitnah kiai serta para guru pada umumnya. Doktrin dan etika itu saya pegang sampai sekarang. Belum lama berselang, seorang teman peneliti dari LIPI bercerita, terdapat sekian banyak calon gubernur dan calon bupati yang kalah bersaing lalu jatuh melarat. Bahkan ada yang gila dan setengah gila.

 

Terjerat utang ke sana kemari sehingga kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap hanya dalam hitungan bulan. Kehidupan keluarganya berantakan. Bayangan jabatan yang diincar jauh lebih ganas dan kejam menghancurkan nalar sehat ketimbang narkoba ketika seseorang telah terkena adiksi. Kalaupun akhirnya berhasil meraih jabatan gubernur atau bupati,mungkin sekali pertanyaan pertama yang muncul di benaknya berapa miliar uang telah dikeluarkan dan siapa saja yang menjadi sumber koceknya dan dengan cara apa membayarnya?

 

Maka, tidak mengherankan banyak mantan gubernur, bupati atau wali kota, serta DPR yang terjaring KPK lalu masuk tahanan karena terbukti korupsi. Mereka mesti membayar semua modal yang telah dikeluarkan, yang jumlahnya jauh melebihi penghasilan resminya dengan jalan korupsi.

 

Bahwa kampanye memerlukan dana itu sudah pasti. Terutama untuk biaya perjalanan, pasang iklan, cetak brosur, sablon kaos, ongkos penyelenggaraan forumforum pertemuan dan sejenisnya. Tetapi ketika uang dibelanjakan untuk dibagibagi semata demi membeli suara, maka yang akan menjadi pemenang bukannya gagasan dan integritas, melainkan uang.

 

Di sini hukum pasar berlaku, siapa berduit banyak, dia yang memiliki daya tawar tinggi.Rakyat bukannya memilih pemimpin, tetapi menggadaikan nalar sehatnya ditukar dengan uang. Belum lagi ekses konflik dan perseteruan antarpara pendukung para calon. Kalau kondisi ini berjalan terus,maka semakin sempurnalah kehancuran bangsa ini, baik oleh tangan luar maupun oleh putra-putra bangsa sendiri.

 

Begitu mahalnya sebuah jabatan,namun juga betapa busuk baunya.Orang mendaki jabatan yang begitu tinggi dan terjal hanya untuk mencari tempat jatuh yang juga tinggi dan amat menyakitkan.(*)

 

Tulisan ini  pernah dimuat di  Koran  Sindo,  Jumat 14  November 2008.

 

Betapa Mahalnya Jabatan

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone




classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>

SETELAH reformasi dan di mana-mana marak dilaksanakan pemilihan langsung untuk jabatan bupati, gubernur, ditambah lagi calon anggota legislatif, di negeri ini terjadi perkembangan baru yang di luar dugaan kita semua.

 

Persaingan berebut jabatan dengan ongkos uang dan moral yang teramat mahal. Awalnya saya sulit percaya bahwa untuk menjadi bupati atau gubernur mesti mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah. Untuk calon anggota DPR mesti merogoh kocek sampai ratusan juta.

 

Meski mulanya tak percaya, lama-lama pendirian itu goyah juga setelah mendengar informasi dari sekian banyak sumber bahwa untuk memperoleh tiket dari partai politik (parpol) pendukung serta membujuk calon pemilih memang harus mengeluarkan dana berjumlah sangat fantastis.

 

Untuk menjadi calon bupati saja ada yang sampai habis Rp 200 miliar.Belum lagi maju sebagai calon gubernur, katanya, bisa sampai melewati angka Rp1 triliun. Kalau penasaran, coba saja survei berapa biaya yang mesti dikeluarkan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang baru lalu.

 

Kalau pemasukan bersih dari gaji dan tunjangan gubernur sekitar Rp60 juta per bulan dan seseorang menjabat hanya lima tahun, berarti pemasukan resmi selama menjabat hanya sebesar Rp3,5 miliar. Jadi, pertanyaan awam yang muncul,dari mana dana ratusan miliar yang dikeluarkan selama kampanye dan bagaimana cara pengembalian dana yang telah dikeluarkan itu? Atau, adakah mereka itu memang pejuang sekaligus dermawan yang menginginkan jabatan untuk memajukan rakyat?

 

Sampai di sini nalar dan nurani saya terhenti, sulit menjelaskan secara lugas. Muncul seratus tanda tanya dan saya merasa masuk pada wilayah remang-remang.Ketika saya kuliah dulu tak ada pelajaran ekonomi perebutan jabatan. Saya yakin temanteman saya yang menjadi gubernur, bupati, dan anggota DPR itu bukan termasuk miliarder sebelum memperoleh jabatan.

 

Jadi, di Indonesia ini banyak orang cerdas dan pandai menciptakan keajaiban yang membuat orang bengong dan terkagum-kagum. Sejak dari teroris yang membuat heboh dunia sampai jual-beli saham jabatan presiden, gubernur, bupati dan para wakilnya serta calon legislatif.

 

Ongkos Sosial Pilkada

Kalau saja prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan konsekuen, dengan mengindahkan moralitas dan gagasan cerdas yang ditawarkan pada rakyat sebagaimana Barack Obama, pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan demokrasi akan memberi harapan perbaikan bagi masa depan bangsa.

 

Lewat proses demokrasi akan terjadi seleksi putra-putri bangsa terbaik untuk membangun bangsa ini. Pada kenyataannya yang menang bukan moralitas dan gagasan serta program yang jelas dan cerdas,melainkan siapa yang punya sumber dana besar yang akan menang. Pemilihan kepala daerah berubah seperti pasar, seseorang dihargai karena duitnya. Dengan uang itu tim sukses bergerilya dan kasak-kusuk membeli dan membagi uang untuk mendapatkan dukungan.

 

Kejadian ini sungguh menyedihkan, semakin memperparah praktik korupsi dan kolusi yang hendak diberantas oleh cita-cita reformasi.Terlebih ketika virus uang untuk membeli dukungan ini telah masuk ke wilayah dunia pesantren dan pendidikan. Karena kiai dan tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, maka bujukan dan rayuan disertai sejumlah uang dan kendaraan mengkilat dialamatkan pada mereka ini.

 

Celakanya,di antara kiai dan tokoh masyarakat itu ada yang menyambutnya dengan antusias.Padahal mereka itulah yang diharapkan menjadi pelita, pembimbing, dan sosok teladan untuk menegakkan nilai-nilai kebersihan dan keadilan dalam masyarakat. Kalau keadaan sudah begini, pertanyaannya: siapa memengaruhi siapa, siapa merusak siapa?

 

Pada siapa lagi masyarakat akan bertanya dan minta bimbingan dalam memberantas korupsi dan menegakkan kebenaran? Saya jadi teringat teori sosiologi korupsi yang mengibaratkan praktik korupsi di Indonesia ibarat pohon apel yang diserang ulat. Ketika ulat hanya memakan dedaunan saja,ranting yang diserang ulat cukup dipotong, pohon apel sudah aman.

 

Tetapi menjadi persoalan serius ketika yang diserang itu batang pohon dan akarnya, maka seluruh bagian akan rusak. Dahan, ranting, daun dan buahnya akan ikut rusak.Akar dan batang pohon itu adalah sistem, pusat birokrasi, dan para aktornya, sehingga sesama birokrasi saling melindungi sekaligus saling memakan.

 

Nah, perkembangan semakin parah kalau batang pohon itu juga menyangkut ranah publik. Para kiai dan tokoh masyarakat yang mestinya tegak berdiri bagaikan tonggak batang pohon sosial yang menyangga moralitas bangsa serta sumber harapan dan keteladanan sudah terserang virus dana kampanye.

 

Maka ambruklah tatanan nilai tempat masyarakat tumbuh dan bernaung. Rumah budaya dan peradaban bangsa ambruk. Tentu saja masih banyak tokoh-tokoh agama yang masih kebal virus uang kampanye. Tetapi kita menjadi sedih mendengar berita di antara mereka sudah terkena rayuan dan jebakan dana kampanye yang sumbernya tidak jelas itu.

 

Setidaknya tidak jelas bagi masyarakat awam. Bagi para pemainnya pasti tahu, berapa jumlahnya, dari mana didapat, dan siapa saja yang menerima muntahan uang itu. Maaf kalau saya menggunakan kata pesantren dan kiai. Bukannya saya merendahkan dan memfitnah, melainkan sebuah autokritik karena saya sendiri berasal dari dunia pesantren dan sangat hormat kepada kiai.

 

Ada sebuah doktrin pesantren yang selalu saya pegang, kalau menginginkan ilmunya manfaat,jangan sekali-sekali membenci dan memfitnah kiai serta para guru pada umumnya. Doktrin dan etika itu saya pegang sampai sekarang. Belum lama berselang, seorang teman peneliti dari LIPI bercerita, terdapat sekian banyak calon gubernur dan calon bupati yang kalah bersaing lalu jatuh melarat. Bahkan ada yang gila dan setengah gila.

 

Terjerat utang ke sana kemari sehingga kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap hanya dalam hitungan bulan. Kehidupan keluarganya berantakan. Bayangan jabatan yang diincar jauh lebih ganas dan kejam menghancurkan nalar sehat ketimbang narkoba ketika seseorang telah terkena adiksi. Kalaupun akhirnya berhasil meraih jabatan gubernur atau bupati,mungkin sekali pertanyaan pertama yang muncul di benaknya berapa miliar uang telah dikeluarkan dan siapa saja yang menjadi sumber koceknya dan dengan cara apa membayarnya?

 

Maka, tidak mengherankan banyak mantan gubernur, bupati atau wali kota, serta DPR yang terjaring KPK lalu masuk tahanan karena terbukti korupsi. Mereka mesti membayar semua modal yang telah dikeluarkan, yang jumlahnya jauh melebihi penghasilan resminya dengan jalan korupsi.

 

Bahwa kampanye memerlukan dana itu sudah pasti. Terutama untuk biaya perjalanan, pasang iklan, cetak brosur, sablon kaos, ongkos penyelenggaraan forumforum pertemuan dan sejenisnya. Tetapi ketika uang dibelanjakan untuk dibagibagi semata demi membeli suara, maka yang akan menjadi pemenang bukannya gagasan dan integritas, melainkan uang.

 

Di sini hukum pasar berlaku, siapa berduit banyak, dia yang memiliki daya tawar tinggi.Rakyat bukannya memilih pemimpin, tetapi menggadaikan nalar sehatnya ditukar dengan uang. Belum lagi ekses konflik dan perseteruan antarpara pendukung para calon. Kalau kondisi ini berjalan terus,maka semakin sempurnalah kehancuran bangsa ini, baik oleh tangan luar maupun oleh putra-putra bangsa sendiri.

 

Begitu mahalnya sebuah jabatan,namun juga betapa busuk baunya.Orang mendaki jabatan yang begitu tinggi dan terjal hanya untuk mencari tempat jatuh yang juga tinggi dan amat menyakitkan.(*)

 

Tulisan ini  pernah dimuat di  Koran  Sindo,  Jumat 14  November 2008.