Bahtiar Effendy: Jika Ingin Berkembang, Demokrasi Harus Konteksual

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Irma Wahyuni

Auditorium Utama, UINJKT Online – Pengamat politik Islam yang juga guru besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta Prof Dr Bahtiar Effendy mengatakan, demokrasi di Indonesia bisa berkembang jika disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa Indonesia.

“Demokrasi bisa berkembang di negara kita bila pemahamannya disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa Indonesia,” ujar Bahtiar dalam presentasinya pada Annual Lecture; Mohamad Roem, Islam dan Demokrasi untuk Membangun Indonesia yang digelar BEM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) di Auditorium Utama, Selasa (16/6).

Bahtiar memaparkan, demokrasi memang telah menjadi suatu hegemoni. Bahkan tidak ada satu negara pun yang mau dianggap sebagai negara yang tidak demokratis.

Kendati demikian, menurut Bahtiar Islam di dunia pada umumnya dipandang sebagai ketidaksempurnan demokrasi itu sendiri, karena memang tidak ada pertimbangan agama dalam demokrasi. “Tidak ada satu negara Islam pun yang bisa dijadikan contoh sebagai negara yang demokratis,” imbuhnya.

Dalam Islam, lanjut Bahtiar, ada  prinsip-prinsip seperti al-‘adl (keadilan), syura (konsultasi), al-musawa (persamaan), huriyya (kebebasan/kemerdekaan), dan lain-lain. “Semua itu adalah unsur-unsur fundamental bagi mereka yang berpendapat bahwa Islam cocok dengan demokrasi”, katanya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sayangnya, dalam Islam juga ada prinsip-prinsip lain yang terkesan tidak sejalan dan tidak cocok dengan sistem demokrasi, khususnya dalam hal posisi perempuan dalam Islam atau posisi kaum minoritas orang-orang non-Muslim di dalam sebuah negara Muslim. “Pada isu-isu tersebut, Islam tidak menampilkan dirinya untuk menghargai dan mengutamakan prinsip persamaan,” katanya.

Pertanyaannya, jika agama adalah masalahnya, lantas bagaimana mendamaikan perbedaan-perbedaan tersebut? Bahtiar menjelaskan, agama tidak pernah dianggap sebagai bagian dari prasyarat demokrasi.

Kemudian, menurutnya masih banyak opini-opini bahwa kebudayaan, pendidikan, ekonomi, tekanan media massa, kepercayaan, kepercayaan pemahaman para aktivis politik, yang mengatur sistem sosial kapital, adalah faktor-faktor krusial dalam menciptakan demokrasi sosial pemerintahan.

Dalam hal ini, ia menegaskan, sebenarnya perlu kontekstualisasi budaya dalam memahami dan menerapkan praktik demokrasi. “Jika disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa, demokrasi dapat berkembang di Indonesia”, gagasnya. []

Bahtiar Effendy: Jika Ingin Berkembang, Demokrasi Harus Konteksual

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Irma Wahyuni

Auditorium Utama, UINJKT Online – Pengamat politik Islam yang juga guru besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta Prof Dr Bahtiar Effendy mengatakan, demokrasi di Indonesia bisa berkembang jika disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa Indonesia.

“Demokrasi bisa berkembang di negara kita bila pemahamannya disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa Indonesia,” ujar Bahtiar dalam presentasinya pada Annual Lecture; Mohamad Roem, Islam dan Demokrasi untuk Membangun Indonesia yang digelar BEM Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) di Auditorium Utama, Selasa (16/6).

Bahtiar memaparkan, demokrasi memang telah menjadi suatu hegemoni. Bahkan tidak ada satu negara pun yang mau dianggap sebagai negara yang tidak demokratis.

Kendati demikian, menurut Bahtiar Islam di dunia pada umumnya dipandang sebagai ketidaksempurnan demokrasi itu sendiri, karena memang tidak ada pertimbangan agama dalam demokrasi. “Tidak ada satu negara Islam pun yang bisa dijadikan contoh sebagai negara yang demokratis,” imbuhnya.

Dalam Islam, lanjut Bahtiar, ada  prinsip-prinsip seperti al-‘adl (keadilan), syura (konsultasi), al-musawa (persamaan), huriyya (kebebasan/kemerdekaan), dan lain-lain. “Semua itu adalah unsur-unsur fundamental bagi mereka yang berpendapat bahwa Islam cocok dengan demokrasi”, katanya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sayangnya, dalam Islam juga ada prinsip-prinsip lain yang terkesan tidak sejalan dan tidak cocok dengan sistem demokrasi, khususnya dalam hal posisi perempuan dalam Islam atau posisi kaum minoritas orang-orang non-Muslim di dalam sebuah negara Muslim. “Pada isu-isu tersebut, Islam tidak menampilkan dirinya untuk menghargai dan mengutamakan prinsip persamaan,” katanya.

Pertanyaannya, jika agama adalah masalahnya, lantas bagaimana mendamaikan perbedaan-perbedaan tersebut? Bahtiar menjelaskan, agama tidak pernah dianggap sebagai bagian dari prasyarat demokrasi.

Kemudian, menurutnya masih banyak opini-opini bahwa kebudayaan, pendidikan, ekonomi, tekanan media massa, kepercayaan, kepercayaan pemahaman para aktivis politik, yang mengatur sistem sosial kapital, adalah faktor-faktor krusial dalam menciptakan demokrasi sosial pemerintahan.

Dalam hal ini, ia menegaskan, sebenarnya perlu kontekstualisasi budaya dalam memahami dan menerapkan praktik demokrasi. “Jika disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi bangsa, demokrasi dapat berkembang di Indonesia”, gagasnya. []