Asketisme Politik, Mungkinkah?

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Sudah cukup lama para politisi negeri ini tak lagi membangun diskursus publik melalui sentuhan berpikir dan berinteraksi yang mencerahkan. Terlalu banyak hal praksis-instrumentalistik dalam berbagai hitungan matematika politik yang telah menyeret energi bangsa ini ke dalam lubang hitam peradaban. Penandanya, bentuk rasionalitas yang menindas sudah sangat mewabah bahkan menjadi bagian utuh totalitas historis atau apa yang diistilahkan Jurgen Habermas  sukses menjadi bentuk kehidupan (lebensform) . Berbagai rasionalisasi atas hasrat politik telah aktual bahkan mendominasi rasionalitas masyarakat yang diistilahkan Herbert Marcuse sebagai rasionalitas teknologis atau dalam kritik Max Horkheimer sebagai rasio instrumental. Para elit berjalan sesuai kehendaknya, sambil sibuk merasionalisasikan kerja dan interaksi mereka agar mapan menjadi tindakan sosial yang bisa diterima.

Miskin Pencerahan

Dalam konteks semakin miskinnya pencerahan nilai politik, menyeruak sebuah gagasan tentang asketisme politik dari politisi muda yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum. Gagasan yang sesungguhnya bukan hal baru, juga bukan hal istimewa bagi para pengkaji pemikiran dan tindakan politik. Namun demikian, gagasan tersebut cukup menjadi oase di tengah dahaga dan kekeringan nilai pada ranah politik praktis negeri ini.  Gagasan itu bermula dari seruan agar para politisi kita menerapkan asketisme politik yang disampaikan Anas saat berbuka puasa bersama di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Minggu, (22/8).

Bisa jadi, Anas menyampaikan seruan soal asketisme politik itu tak lebih dari hanya sekedar kata atau istilah retoris untuk menghiasi kesan positif dalam pidatonya. Bisa jadi juga gagasan asketisme politik itu hanya muncul sporadis tanpa penyiapan turunan di level praksis untuk mengelolanya menjadi tindakan politik yang dapat diobservasi secara empiris. Namun, terlepas dari apapun konteks masa lalu dan masa mendatang pidatonya itu, seruan mengenai urgensi asketisme politik patut diapresiasi terutama di tengah situasi miskin pencerahan nilai politik yang saat ini akut dialami elit politisi kita.

Kata asketisme, bermula dari bahasa Yunani ascesis yang bermakna “pelatihan”. Biasanya para atlit di Yunani, melakukan latihan keras sebelum pertandingan di Bukit Olimpus, yang salah satu tujuannya adalah mengosongkan dan mengasingkan diri dari nafsu-nafsu duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asketisme diberi arti ‘paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban’. Sementara dalam Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2 (2000: 118) asketis merupakan sejumlah latihan penyesalan diri, hidup kekurangan, menahan malu atau aib, serta kontemplasi untuk menuju jiwa yang sempurna.

Dengan demikian, asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Caranya, berpolitik tidak dengan mengedepankan kepentingan pribadi untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan semata-mata melainkan demi tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya, asketisme politik tak sekedar moralitas melainkan juga tindakan sosial. Dalam konstruks berpikir Habermas tindakan sosial ini biasanya melibatkan dua dimensi praksis yakni kerja dan interaksi.

Jika menilik ragam rasionalitas yang melandasi tindakan politik aktor dalam konteks politik Indonesia kekinian, nampak ada dominasi yang sangat kuat dari hasrat politik rendah (low politic). Politik hanya menjadi instrumen pemuasan siapa mendapat apa dan kapan, tanpa tergerak melakukan pencerahan. Basis rasionalitasnya jika meminjam kategori dari Weber adalah zweckrationalitat atau rasionalitas-tujuan. Karakteristik menonjol dari rasionalitas ini, lebih mementingkan cara-cara mencapai tujuan, sekaligus memarjinalkan nilai yang dihayati sebagai isi kesadaran.

Jika asketisme politik ini hendak direalisasikan tentu tindakan politik para politisi kita jangan mengacu pada rasionalitas-tujuan melainkan harus menjadikan wertrationalitat atau rasionalitas-bertujuan sebagai soko guru tindakan. Prilaku politik mengacu pada komitmen rasional akan nilai yang dihayatinya secara pribadi baik nilai etis, estetis maupun religius. Berpolitik yang asketis berarti menjadikan politik lebih santun, beretika dan mengedepankan kebermanfaatannya untuk khalayak luas. Namun mungkinkah asketisme politik ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan politik kita? Muncul pesimisme bahkan ada yang mengatakan hal tersebut sebagai utopia di tengah carut-marut persoalan yang membentang dari hulu ke hilir. Meski sesungguhnya, asketisme politik ini merupakan satu di antara landasan penting dalam masyarakat dan negara yang berkesejahteraan.

Residu Politik

Asketisme politik memang tak mudah direalisasikan, meski bukan hal mustahil. Tantangan paling nyata ada pada sosok para politisi dan lembaga politik yang saat ini telah banyak tercemar oleh residu politik rendah. Menurut saya paling tidak ada beberapa langkah untuk kembali menghadirkan asketisme dalam politik kekinian kita.

Pertama, para politisi mesti mampu menempatkan kepekaan untuk mendengar denyut suara masyarakat. Jangan memaksakan opini mereka secara arogan di puncak hirarki opini publik. Kini, betapa banyaknya arogansi opini elit sekaligus sentralisasi respek hanya di antara mereka, dengan menihilkan suara dan respek masyarakat. Sebagai contoh, rencana pembangunan gedung baru DPR yang menuai kritik sekaligus melahirkan kontroversi terutama jika melihat angkanya yang fantastis, 1,6 triliun. Meski menuai banyak kritik, rencana pembangunan gedung baru ini tetap berjalan bahkan bulan Oktober 2010 diagendakan peletakkan batu pertamanya.

Usulan dana aspirasi merupakan contoh lain hilangnya kepekaan elit atas reaksi masyarakat. Proposal ambisius para politisi Golkar ini bukannya dihapus karena penentangan keras dari berbagai pihak, yang ada malah terus mencari taktik dan dukungan politik guna menggolkan usulan ini. Golkar mengusulkan casing baru dana aspirasi sebagai pengalokasian dana percepatan infrastruktur daerah pemilihan atau populer dengan sebutan dana dapil. Ini bukti, elit sangat percaya diri bahwa usulan mereka pada akhirnya akan membuahkan kesepakatan. Bahkan usulan ini direncanakan akan kembali dibahas di Badan Anggaran DPR September atau Oktober 2010. Sungguh keterlaluan, jika pencitraan para politisi di dapil harus dibiayai oleh dana rakyat melalui alokasi anggaran di APBN.

Satu lagi kata aspirasi yang secara substantif telah diciderai pemaknaannya, yakni terkait dengan usulan rumah aspirasi yang juga masih terus bergulir meski tak sejalan dengan kehendak masyarakat. Rumah Aspirasi didisain dengan menggunakan dana rakyat yang tak sedikit. Setiap anggota dewan akan mendapat kucuran dana Rp. 374 juta per tahun. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, anggaran yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp. 209 miliar.  Di saat yang bersamaan deretan penghasilan mulai dari gaji pokok, tunjangan listrik, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan pengawasan mengalir deras ke saku para anggota dewan secara rutin setiap bulan, di luar penghasilan-penghasilan non rutin yang semuanya dibiayai dari dana rakyat.

Kedua, asketisme politik bisa hadir melalui kaderisasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Saat ini, fenomenanya hampir seragam, semua partai hanya peduli pada saat harus mendulang suara banyak dalam perhelatan Pemilu. Dengan demikian, partai bukan tempat menetaskan kader-kader terbaik melainkan mengerami para oportunis dan politisi pragmatis yang berkesadaran teknokratis. Untuk mendukung munculnya asketisme politik, dibutuhkan tindakan komunikatif.  Istilah yang oleh Habermas dipahami sebagai tindakan yang diarahkan oleh norma yang disepakati bersama berdasarkan hubungan timbal-balik di antara partai dengan kadernya. Partai sebaiknya menjadi pembentuk sekaligus penyuplai kader yang berpikir dan bertindak asketis, bukan sebaliknya menjadi penyedia para drakula! ***

?Tulisan ini pernah dimuat Harian Seputar Indonesia, Kamis 2 September 2010

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Asketisme Politik, Mungkinkah?

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Sudah cukup lama para politisi negeri ini tak lagi membangun diskursus publik melalui sentuhan berpikir dan berinteraksi yang mencerahkan. Terlalu banyak hal praksis-instrumentalistik dalam berbagai hitungan matematika politik yang telah menyeret energi bangsa ini ke dalam lubang hitam peradaban. Penandanya, bentuk rasionalitas yang menindas sudah sangat mewabah bahkan menjadi bagian utuh totalitas historis atau apa yang diistilahkan Jurgen Habermas  sukses menjadi bentuk kehidupan (lebensform) . Berbagai rasionalisasi atas hasrat politik telah aktual bahkan mendominasi rasionalitas masyarakat yang diistilahkan Herbert Marcuse sebagai rasionalitas teknologis atau dalam kritik Max Horkheimer sebagai rasio instrumental. Para elit berjalan sesuai kehendaknya, sambil sibuk merasionalisasikan kerja dan interaksi mereka agar mapan menjadi tindakan sosial yang bisa diterima.

Miskin Pencerahan

Dalam konteks semakin miskinnya pencerahan nilai politik, menyeruak sebuah gagasan tentang asketisme politik dari politisi muda yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum. Gagasan yang sesungguhnya bukan hal baru, juga bukan hal istimewa bagi para pengkaji pemikiran dan tindakan politik. Namun demikian, gagasan tersebut cukup menjadi oase di tengah dahaga dan kekeringan nilai pada ranah politik praktis negeri ini.  Gagasan itu bermula dari seruan agar para politisi kita menerapkan asketisme politik yang disampaikan Anas saat berbuka puasa bersama di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Minggu, (22/8).

Bisa jadi, Anas menyampaikan seruan soal asketisme politik itu tak lebih dari hanya sekedar kata atau istilah retoris untuk menghiasi kesan positif dalam pidatonya. Bisa jadi juga gagasan asketisme politik itu hanya muncul sporadis tanpa penyiapan turunan di level praksis untuk mengelolanya menjadi tindakan politik yang dapat diobservasi secara empiris. Namun, terlepas dari apapun konteks masa lalu dan masa mendatang pidatonya itu, seruan mengenai urgensi asketisme politik patut diapresiasi terutama di tengah situasi miskin pencerahan nilai politik yang saat ini akut dialami elit politisi kita.

Kata asketisme, bermula dari bahasa Yunani ascesis yang bermakna “pelatihan”. Biasanya para atlit di Yunani, melakukan latihan keras sebelum pertandingan di Bukit Olimpus, yang salah satu tujuannya adalah mengosongkan dan mengasingkan diri dari nafsu-nafsu duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asketisme diberi arti ‘paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban’. Sementara dalam Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2 (2000: 118) asketis merupakan sejumlah latihan penyesalan diri, hidup kekurangan, menahan malu atau aib, serta kontemplasi untuk menuju jiwa yang sempurna.

Dengan demikian, asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Caranya, berpolitik tidak dengan mengedepankan kepentingan pribadi untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan semata-mata melainkan demi tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya, asketisme politik tak sekedar moralitas melainkan juga tindakan sosial. Dalam konstruks berpikir Habermas tindakan sosial ini biasanya melibatkan dua dimensi praksis yakni kerja dan interaksi.

Jika menilik ragam rasionalitas yang melandasi tindakan politik aktor dalam konteks politik Indonesia kekinian, nampak ada dominasi yang sangat kuat dari hasrat politik rendah (low politic). Politik hanya menjadi instrumen pemuasan siapa mendapat apa dan kapan, tanpa tergerak melakukan pencerahan. Basis rasionalitasnya jika meminjam kategori dari Weber adalah zweckrationalitat atau rasionalitas-tujuan. Karakteristik menonjol dari rasionalitas ini, lebih mementingkan cara-cara mencapai tujuan, sekaligus memarjinalkan nilai yang dihayati sebagai isi kesadaran.

Jika asketisme politik ini hendak direalisasikan tentu tindakan politik para politisi kita jangan mengacu pada rasionalitas-tujuan melainkan harus menjadikan wertrationalitat atau rasionalitas-bertujuan sebagai soko guru tindakan. Prilaku politik mengacu pada komitmen rasional akan nilai yang dihayatinya secara pribadi baik nilai etis, estetis maupun religius. Berpolitik yang asketis berarti menjadikan politik lebih santun, beretika dan mengedepankan kebermanfaatannya untuk khalayak luas. Namun mungkinkah asketisme politik ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan politik kita? Muncul pesimisme bahkan ada yang mengatakan hal tersebut sebagai utopia di tengah carut-marut persoalan yang membentang dari hulu ke hilir. Meski sesungguhnya, asketisme politik ini merupakan satu di antara landasan penting dalam masyarakat dan negara yang berkesejahteraan.

Residu Politik

Asketisme politik memang tak mudah direalisasikan, meski bukan hal mustahil. Tantangan paling nyata ada pada sosok para politisi dan lembaga politik yang saat ini telah banyak tercemar oleh residu politik rendah. Menurut saya paling tidak ada beberapa langkah untuk kembali menghadirkan asketisme dalam politik kekinian kita.

Pertama, para politisi mesti mampu menempatkan kepekaan untuk mendengar denyut suara masyarakat. Jangan memaksakan opini mereka secara arogan di puncak hirarki opini publik. Kini, betapa banyaknya arogansi opini elit sekaligus sentralisasi respek hanya di antara mereka, dengan menihilkan suara dan respek masyarakat. Sebagai contoh, rencana pembangunan gedung baru DPR yang menuai kritik sekaligus melahirkan kontroversi terutama jika melihat angkanya yang fantastis, 1,6 triliun. Meski menuai banyak kritik, rencana pembangunan gedung baru ini tetap berjalan bahkan bulan Oktober 2010 diagendakan peletakkan batu pertamanya.

Usulan dana aspirasi merupakan contoh lain hilangnya kepekaan elit atas reaksi masyarakat. Proposal ambisius para politisi Golkar ini bukannya dihapus karena penentangan keras dari berbagai pihak, yang ada malah terus mencari taktik dan dukungan politik guna menggolkan usulan ini. Golkar mengusulkan casing baru dana aspirasi sebagai pengalokasian dana percepatan infrastruktur daerah pemilihan atau populer dengan sebutan dana dapil. Ini bukti, elit sangat percaya diri bahwa usulan mereka pada akhirnya akan membuahkan kesepakatan. Bahkan usulan ini direncanakan akan kembali dibahas di Badan Anggaran DPR September atau Oktober 2010. Sungguh keterlaluan, jika pencitraan para politisi di dapil harus dibiayai oleh dana rakyat melalui alokasi anggaran di APBN.

Satu lagi kata aspirasi yang secara substantif telah diciderai pemaknaannya, yakni terkait dengan usulan rumah aspirasi yang juga masih terus bergulir meski tak sejalan dengan kehendak masyarakat. Rumah Aspirasi didisain dengan menggunakan dana rakyat yang tak sedikit. Setiap anggota dewan akan mendapat kucuran dana Rp. 374 juta per tahun. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, anggaran yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp. 209 miliar.  Di saat yang bersamaan deretan penghasilan mulai dari gaji pokok, tunjangan listrik, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan pengawasan mengalir deras ke saku para anggota dewan secara rutin setiap bulan, di luar penghasilan-penghasilan non rutin yang semuanya dibiayai dari dana rakyat.

Kedua, asketisme politik bisa hadir melalui kaderisasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Saat ini, fenomenanya hampir seragam, semua partai hanya peduli pada saat harus mendulang suara banyak dalam perhelatan Pemilu. Dengan demikian, partai bukan tempat menetaskan kader-kader terbaik melainkan mengerami para oportunis dan politisi pragmatis yang berkesadaran teknokratis. Untuk mendukung munculnya asketisme politik, dibutuhkan tindakan komunikatif.  Istilah yang oleh Habermas dipahami sebagai tindakan yang diarahkan oleh norma yang disepakati bersama berdasarkan hubungan timbal-balik di antara partai dengan kadernya. Partai sebaiknya menjadi pembentuk sekaligus penyuplai kader yang berpikir dan bertindak asketis, bukan sebaliknya menjadi penyedia para drakula! ***

?Tulisan ini pernah dimuat Harian Seputar Indonesia, Kamis 2 September 2010

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta