Asa untuk Muhammadiyah

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Muktamar ke-46 Muhammadiyah kini tengah berlangsung di Yogyakarta.

Muktamar kali ini banyak diharapkan dapat mampu menghasilkan keputusan-keputusan penting dan strategis, terutama dalam menentukan arah masa depan Muhammadiyah serta dapat menghasilkan pemimpin terpilih Muhammadiyah periode 2010-2015 yang dapat membawa Muhammadiyah lebih maju, sukses, dan bermanfaat bagi bangsa ini.

Sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang telah berusia satu abad, kiprah Muhammadiyah tak perlu diragukan lagi.

Sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi, berbagai prestasi yang ditorehkannya di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik, patut diapresiasi.

Harus disadari bahwa Muhammadiyah saat ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan civil society yang sangat diperhitungkan di jagat Indonesia ini.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar – selain Nahdatul Ulama (NU) – Muhammadiyah sejatinya lahir sebagai alat perjuangan umat mencapai masyarakat yang lebih agamis dan sejahtera.

Oleh karena itu, Muhammadiyah dituntut untuk terus berbenah diri demi mengoptimalkan peran dan kontribusinya demi bangsa ini.

Oleh karena itu, sangatlah wajar bila dalam kegiatan Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta, banyak sekali harapan dan agenda perubahan yang ingin dihasilkan, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, konsistensi gerakan Muhammadiyah. Selama ini Muhammadiyah dikenal dengan organisasi pembaharu seperti dikatakan Hamka, yang diilhami oleh pemikiran pembaruan Islam yang dilancarkan oleh Muhammad Abduh, yakni fokus pada modernisasi pemikiran dan pendidikan.

Namun, faktanya tidak demikian. Muhammadiyah bahkan tidak memiliki sikap tegas (apalagi menjadi motor penggerak alias leader) atas konsep pembaruan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Munawir Sadzali (yang orang dari keluarga Muhammadiyah) atau Abdurrahman Wahid sekalipun. Muhammdiyah miskin prestasi dalam bidang ini.

Bahkan kadangkala Muhammadiyah bersikap sebaliknya, yakni sebagai lembaga konservatif yang menolak konsep pembaruan itu. Muktamar kali ini diharapkan mampu meluruskan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu yang sesungguhnya.

Kedua, regenerasi pemimpin Muhammadiyah. Persoalan regenerasi bagi organisasi Islam tertua di Indonesia seperti Muhammadiyah mutlak dilakukan. Muhammadiyah perlu wajah-wajah baru untuk menghasilkan konsep dan pemikiran yang baru pula.

”Masak pengurus Muhammadiyah tidak pernah berganti selama 4-5 masa periode, ini kan keterlaluan,” kata salah seorang kader Muhammdiyah. Usulan komposisi sususan kepengurusan dengan 60 persennya tokoh muda dan 40 persennya para sesepuh wajar dan mendesak untuk direalisasikan.

Begitu pula dengan usulan terwakilinya suara kaum perempuan di dalam kepengurusan mendatang adalah keputusan yang tepat dan bijaksana. Namun, tanda-tanda munculnya regenerasi ini sepertinya sulit terwujud.

Faktanya, Aisyiyah tidak masuk 39 calon Ketua Umum Muhammadiyah 2010-2015 karena beberapa alasan teknis semata. Maka, wajar bila tiga organisasi otonom seperti Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan protes keras karena menganggap suara perempuan Aisyiyah harus terwakili di dalam kepengurusan Muhammadiyah periode 2010-2015 mendatang.

Melihat realitas ini, penting untuk dipertimbangkan kembali masuknya kaum muda potensial dan perempuan dalam formasi pemimpin Muhammadiyah agar regenerasi pemimpin Muhammadiyah berjalan alami.

Ketiga, netralitas politik Muhammadiyah. Posisi Muhammadiyah saat ini memang serbadilematis. Di satu sisi, banyak kader yang menginginkan Muhammadiyah tetap konsisten kepada gerakan dakwah, sosial, dan tajdid sebagaimana dirintis oleh pendirinya, yaitu KH Ahmad Dahlan.

Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan lain yang menganggap inilah momen yang tepat bagi Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis agar tidak ketinggalan kontribusinya dalam upaya mereformasi berbagai kebijakan negara demi mengembangkan spirit amar ma’ruf nahi munkar. Di sinilah poin krusial persoalan Muhammadiyah sesungguhnya.

Di satu sisi adanya tuntutan sikap tegas dan konkret peran Muhammadiyah atas tuntutan reformasi melalui jalur politik dan di sisi yang lain, Muhammadiyah juga terikat dengan doktrinnya sendiri untuk tidak berpolitik praktis.

Lebih lagi, godaan politik yang berorientasi kekuasaan telah dan senantiasa memengaruhi Muhammadiyah dan beberapa kadernya untuk terus berkiprah di jalur politik yang menjanjikan kekuasaan.

Sementara itu, khittah Muhammadiyah sering kali hanya menjadi ajang justifikasi alias pembenaran dengan berbagai multitafsir yang dihadirkannya.

Oleh karena itu, muktamar kali ini seharusnya mampu menjawab keraguan atas ambiguitas politik Muhammadiyah.

Netralitas politik Muhammadiyah adalah jawaban paling bijaksana karena Muhammadiyah milik seluruh warga Muhammadiyah yang tersebar di seluruh partai politik yang ada.

Hal ini sejalan dengan niat awal pendirian Muhammadiyah sebagai organisasi nonpartisan yang memiliki visi dan cita-cita pergerakan kultural tanpa perlu terjebak pada pemenuhan kepentingan-kepentingan politik yang bersifat jangka pendek, tentatif, dan sesaat semata.

Hemat penulis, Muhammadiyah dalam muktamar kali ini harus mampu mengeluarkan khitah baru yang berasal dari ijtihad politik terbaik demi menjaga orisinilitas ruh dan perjuangan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah, pembaruan, dan pemberdayaan umat.

Semoga cita-cita Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu dapat diteguhkan dalam muktamar kali ini dan dalam program-program yang akan dijalankannya.

Begitu pula dengan wacana regenerasi bagi kaum muda dapat lebih terbuka serta pula dapat menegaskan sikap politik yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah yang sesungguhnya.

Inilah momen paling tepat bagi Muhammadiyah untuk meluruskan kembali amanah para pendiri, yakni menjadikan Muhammadiyah lembaga gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, dan gerakan pembaruan Islam (Tajdid).

Penulis berharap muktamar kali ini dapat menghasilkan ketua umum terpilih yang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas mumpuni dalam rangka membawa Muhammadiyah lebih besar, sukses, dan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah, masyarakat luas, dan bangsa ini.

Kepada seluruh peserta muktamar, penulis ucapkan selamat bermuktamar dan selamat kepada ketua umum terpilih nantinya.

Semoga harapan-harapan di atas dapat terealisasi dengan baik. Amien.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran Jakarta, Selasa 6 Juli 2010

Penulis adalah peneliti pada CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

 

 

 

 

Asa untuk Muhammadiyah

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Muktamar ke-46 Muhammadiyah kini tengah berlangsung di Yogyakarta.

Muktamar kali ini banyak diharapkan dapat mampu menghasilkan keputusan-keputusan penting dan strategis, terutama dalam menentukan arah masa depan Muhammadiyah serta dapat menghasilkan pemimpin terpilih Muhammadiyah periode 2010-2015 yang dapat membawa Muhammadiyah lebih maju, sukses, dan bermanfaat bagi bangsa ini.

Sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang telah berusia satu abad, kiprah Muhammadiyah tak perlu diragukan lagi.

Sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi, berbagai prestasi yang ditorehkannya di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik, patut diapresiasi.

Harus disadari bahwa Muhammadiyah saat ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan civil society yang sangat diperhitungkan di jagat Indonesia ini.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar – selain Nahdatul Ulama (NU) – Muhammadiyah sejatinya lahir sebagai alat perjuangan umat mencapai masyarakat yang lebih agamis dan sejahtera.

Oleh karena itu, Muhammadiyah dituntut untuk terus berbenah diri demi mengoptimalkan peran dan kontribusinya demi bangsa ini.

Oleh karena itu, sangatlah wajar bila dalam kegiatan Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta, banyak sekali harapan dan agenda perubahan yang ingin dihasilkan, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, konsistensi gerakan Muhammadiyah. Selama ini Muhammadiyah dikenal dengan organisasi pembaharu seperti dikatakan Hamka, yang diilhami oleh pemikiran pembaruan Islam yang dilancarkan oleh Muhammad Abduh, yakni fokus pada modernisasi pemikiran dan pendidikan.

Namun, faktanya tidak demikian. Muhammadiyah bahkan tidak memiliki sikap tegas (apalagi menjadi motor penggerak alias leader) atas konsep pembaruan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Munawir Sadzali (yang orang dari keluarga Muhammadiyah) atau Abdurrahman Wahid sekalipun. Muhammdiyah miskin prestasi dalam bidang ini.

Bahkan kadangkala Muhammadiyah bersikap sebaliknya, yakni sebagai lembaga konservatif yang menolak konsep pembaruan itu. Muktamar kali ini diharapkan mampu meluruskan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu yang sesungguhnya.

Kedua, regenerasi pemimpin Muhammadiyah. Persoalan regenerasi bagi organisasi Islam tertua di Indonesia seperti Muhammadiyah mutlak dilakukan. Muhammadiyah perlu wajah-wajah baru untuk menghasilkan konsep dan pemikiran yang baru pula.

”Masak pengurus Muhammadiyah tidak pernah berganti selama 4-5 masa periode, ini kan keterlaluan,” kata salah seorang kader Muhammdiyah. Usulan komposisi sususan kepengurusan dengan 60 persennya tokoh muda dan 40 persennya para sesepuh wajar dan mendesak untuk direalisasikan.

Begitu pula dengan usulan terwakilinya suara kaum perempuan di dalam kepengurusan mendatang adalah keputusan yang tepat dan bijaksana. Namun, tanda-tanda munculnya regenerasi ini sepertinya sulit terwujud.

Faktanya, Aisyiyah tidak masuk 39 calon Ketua Umum Muhammadiyah 2010-2015 karena beberapa alasan teknis semata. Maka, wajar bila tiga organisasi otonom seperti Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan protes keras karena menganggap suara perempuan Aisyiyah harus terwakili di dalam kepengurusan Muhammadiyah periode 2010-2015 mendatang.

Melihat realitas ini, penting untuk dipertimbangkan kembali masuknya kaum muda potensial dan perempuan dalam formasi pemimpin Muhammadiyah agar regenerasi pemimpin Muhammadiyah berjalan alami.

Ketiga, netralitas politik Muhammadiyah. Posisi Muhammadiyah saat ini memang serbadilematis. Di satu sisi, banyak kader yang menginginkan Muhammadiyah tetap konsisten kepada gerakan dakwah, sosial, dan tajdid sebagaimana dirintis oleh pendirinya, yaitu KH Ahmad Dahlan.

Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan lain yang menganggap inilah momen yang tepat bagi Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis agar tidak ketinggalan kontribusinya dalam upaya mereformasi berbagai kebijakan negara demi mengembangkan spirit amar ma’ruf nahi munkar. Di sinilah poin krusial persoalan Muhammadiyah sesungguhnya.

Di satu sisi adanya tuntutan sikap tegas dan konkret peran Muhammadiyah atas tuntutan reformasi melalui jalur politik dan di sisi yang lain, Muhammadiyah juga terikat dengan doktrinnya sendiri untuk tidak berpolitik praktis.

Lebih lagi, godaan politik yang berorientasi kekuasaan telah dan senantiasa memengaruhi Muhammadiyah dan beberapa kadernya untuk terus berkiprah di jalur politik yang menjanjikan kekuasaan.

Sementara itu, khittah Muhammadiyah sering kali hanya menjadi ajang justifikasi alias pembenaran dengan berbagai multitafsir yang dihadirkannya.

Oleh karena itu, muktamar kali ini seharusnya mampu menjawab keraguan atas ambiguitas politik Muhammadiyah.

Netralitas politik Muhammadiyah adalah jawaban paling bijaksana karena Muhammadiyah milik seluruh warga Muhammadiyah yang tersebar di seluruh partai politik yang ada.

Hal ini sejalan dengan niat awal pendirian Muhammadiyah sebagai organisasi nonpartisan yang memiliki visi dan cita-cita pergerakan kultural tanpa perlu terjebak pada pemenuhan kepentingan-kepentingan politik yang bersifat jangka pendek, tentatif, dan sesaat semata.

Hemat penulis, Muhammadiyah dalam muktamar kali ini harus mampu mengeluarkan khitah baru yang berasal dari ijtihad politik terbaik demi menjaga orisinilitas ruh dan perjuangan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah, pembaruan, dan pemberdayaan umat.

Semoga cita-cita Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu dapat diteguhkan dalam muktamar kali ini dan dalam program-program yang akan dijalankannya.

Begitu pula dengan wacana regenerasi bagi kaum muda dapat lebih terbuka serta pula dapat menegaskan sikap politik yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah yang sesungguhnya.

Inilah momen paling tepat bagi Muhammadiyah untuk meluruskan kembali amanah para pendiri, yakni menjadikan Muhammadiyah lembaga gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, dan gerakan pembaruan Islam (Tajdid).

Penulis berharap muktamar kali ini dapat menghasilkan ketua umum terpilih yang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas mumpuni dalam rangka membawa Muhammadiyah lebih besar, sukses, dan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah, masyarakat luas, dan bangsa ini.

Kepada seluruh peserta muktamar, penulis ucapkan selamat bermuktamar dan selamat kepada ketua umum terpilih nantinya.

Semoga harapan-harapan di atas dapat terealisasi dengan baik. Amien.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran Jakarta, Selasa 6 Juli 2010

Penulis adalah peneliti pada CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta