Amin Rais: Pemerintah Perlu Negosiasi Ulang

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter  : Akhwani Subkhi

 

 

Student Center, UINJKT Online- Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prof Dr Amin Rais mengatakan, pemerintah harus melakukan negosiasi ulang dengan pihak asing terkait dengan  pengelolaan industri migas dan non-migas. Negosiasi ini dimaksudkan agar kedaulatan bangsa ini tetap utuh.

Amin Rais mengatakan hal itu ketika berorasi tentang lingkungan bertema ”Selamatkan Indonesia” yang digelar di Student Center, Jumat (4/7) siang.

Selain Amin Rais, pembicara lain dalam dialog yang digelar kelompok mahasiswa pecinta lingkungan hidup dan kemanusiaan (KMPLHK) Ranita ini juga menghadirkan Koordinator Gerakan Kaum Muda Ray Rangkuti, mantan Direktur WALHI Chalid Muhammad, dan Koordinator Nasional JATAM Siti Maimunah.

Menurut Amin, jika pemerintah tidak berani melakukan nasionalisasi industri migas dan pertambangan, maka pemerintah bisa melakukan renegosiasi kontrak kerja industri seperti dengan Freeport milik Amerika. Dalam sebuah perjanjian, jelasnya, jika ada pihak yang dirugikan, maka bisa lakukan renegosiasi.

”Kita tidak perlu galak dan terlalu keras seperti Bolivia dan Venezuela dalam menghadapi korporasi asing. Cukup dengan ketegasan, kemandirian, dan komitmen kebangsaan,” kata Amin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, korporasi asing adalah mitra, bukan majikan. Apabila pemerintah, DPR, dan berbagai kekuatan masyarakat bersatu menjadikan korporasi pertambangan asing sebagai mitra, maka negeri ini tidak perlu menjadi bangsa musafir yang tiap tahunnya bingung mencari pinjaman luar negeri.

Kepemimpinan nasional, menurut Amin, harus lebih visioner, lebih tegas, dan lebih berani. Sebab, bangsa Indonesia sudah terlalu lama menjadi bangsa miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. ”Presiden itu harus berani. Jika tidak, maka jangan menjadi presiden,” tandas Ketua Majelis Wali Amanah UGM ini. Namun, lanjutnya, keberanian itu tidak mesti seperti Hugo Cavez atau Morales. ”Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang yang memiliki keberanian untuk menegakan kedaulatan bangsa,” imbuh dia.

Sementara itu, Ray Rangkuti menegaskan, bangsa Indonesia seyogyanya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan kekayaan alam melimpah, seharusnya bangsa Indonesia bisa mandiri. ”Sudah saatnya kita menyetop privatisasi perusahaan milik negara,” kata alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta ini.

Ia juga mengimbau bahwa pada Pemilu 2009 mendatang bangsa Indonesia, khususnya kaum muda, untuk tidak memilih partai politik yang telah dan berusaha menjual aset bangsa kepada pihak asing dengan harga murah. ”Untuk apa kita merdeka, jika aset kita dikelola dan dikuasi pihak asing,” ketusnya.

Sedangkan Chalid Muhammad, menuturkan, korporasi sekarang ini tidak lagi mengenal istilah asing tidak asing. ”Perusahaan nasional kini sudah ada yang jadi trans national coorporation,” tutur Chalid seraya menambahkan bahwa keadaan bangsa ini semakin hari semakin memburuk secara massif.  

Ia mengkritik para bupati dan walikota yang telah menjual aset bangsa seenaknya dan dengan harga murah. Mereka tak ubahnya bekerja seperti di era Orde Baru di mana aset bangsa dijual dengan harga yang sama.

Amin Rais: Pemerintah Perlu Negosiasi Ulang

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter  : Akhwani Subkhi

 

 

Student Center, UINJKT Online- Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prof Dr Amin Rais mengatakan, pemerintah harus melakukan negosiasi ulang dengan pihak asing terkait dengan  pengelolaan industri migas dan non-migas. Negosiasi ini dimaksudkan agar kedaulatan bangsa ini tetap utuh.

Amin Rais mengatakan hal itu ketika berorasi tentang lingkungan bertema ”Selamatkan Indonesia” yang digelar di Student Center, Jumat (4/7) siang.

Selain Amin Rais, pembicara lain dalam dialog yang digelar kelompok mahasiswa pecinta lingkungan hidup dan kemanusiaan (KMPLHK) Ranita ini juga menghadirkan Koordinator Gerakan Kaum Muda Ray Rangkuti, mantan Direktur WALHI Chalid Muhammad, dan Koordinator Nasional JATAM Siti Maimunah.

Menurut Amin, jika pemerintah tidak berani melakukan nasionalisasi industri migas dan pertambangan, maka pemerintah bisa melakukan renegosiasi kontrak kerja industri seperti dengan Freeport milik Amerika. Dalam sebuah perjanjian, jelasnya, jika ada pihak yang dirugikan, maka bisa lakukan renegosiasi.

”Kita tidak perlu galak dan terlalu keras seperti Bolivia dan Venezuela dalam menghadapi korporasi asing. Cukup dengan ketegasan, kemandirian, dan komitmen kebangsaan,” kata Amin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, korporasi asing adalah mitra, bukan majikan. Apabila pemerintah, DPR, dan berbagai kekuatan masyarakat bersatu menjadikan korporasi pertambangan asing sebagai mitra, maka negeri ini tidak perlu menjadi bangsa musafir yang tiap tahunnya bingung mencari pinjaman luar negeri.

Kepemimpinan nasional, menurut Amin, harus lebih visioner, lebih tegas, dan lebih berani. Sebab, bangsa Indonesia sudah terlalu lama menjadi bangsa miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. ”Presiden itu harus berani. Jika tidak, maka jangan menjadi presiden,” tandas Ketua Majelis Wali Amanah UGM ini. Namun, lanjutnya, keberanian itu tidak mesti seperti Hugo Cavez atau Morales. ”Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang yang memiliki keberanian untuk menegakan kedaulatan bangsa,” imbuh dia.

Sementara itu, Ray Rangkuti menegaskan, bangsa Indonesia seyogyanya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan kekayaan alam melimpah, seharusnya bangsa Indonesia bisa mandiri. ”Sudah saatnya kita menyetop privatisasi perusahaan milik negara,” kata alumnus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta ini.

Ia juga mengimbau bahwa pada Pemilu 2009 mendatang bangsa Indonesia, khususnya kaum muda, untuk tidak memilih partai politik yang telah dan berusaha menjual aset bangsa kepada pihak asing dengan harga murah. ”Untuk apa kita merdeka, jika aset kita dikelola dan dikuasi pihak asing,” ketusnya.

Sedangkan Chalid Muhammad, menuturkan, korporasi sekarang ini tidak lagi mengenal istilah asing tidak asing. ”Perusahaan nasional kini sudah ada yang jadi trans national coorporation,” tutur Chalid seraya menambahkan bahwa keadaan bangsa ini semakin hari semakin memburuk secara massif.  

Ia mengkritik para bupati dan walikota yang telah menjual aset bangsa seenaknya dan dengan harga murah. Mereka tak ubahnya bekerja seperti di era Orde Baru di mana aset bangsa dijual dengan harga yang sama.