Amien Rais: Demokrasi Indonesia Ungguli AS

Auditorium Prof Dr Harun Nasution, BERITA UIN Online--Pascareformasi, kondisi politik Indonesia relatif baik. Alasannya, pada masa ini hak-hak sipil sangat dijunjung tinggi oleh Undang-undang Dasar (UUD). Contohnya, orang bebas berpendapat, berkumpul, dan sebagainya.

“Demokrasi politik semakin bagus. Tetapi demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan, dan demokrasi social itu masih juah dari harapan. Untuk demokrasi politik mungkin kita terbaik di Asia Tenggara. Free of speech, free of press, and free of vote, saya kira itu sudah kita penuhi,” ujar mantan Ketua MPR Amien Rais pada Lecturer Series bertajuk “Reformasi dan Demokrasi” di Auditorium Prof Dr Harun Nasution, Kamis, (8/12).

Menurutnya, pada masa Orde Baru hak-hak sipil masayarakat dirampas dan dikekang pemerintah. Karena itu pula, setiap kegiatan social politik warga selalu dicurigai dan dianggap berbahaya. “Pada jaman saya mahasiswa tidak ada kebebasan untuk berkumpul atau bersuara. Itu karena beitu ketatnya kontrol dari tentara. Kalau kita kumpul atau sedikit mengkritik pemerintah, kita langsung diciduk.,” kisah Amien.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Politik UGM itu menegaskan, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai referensi atau contoh demokrasi di dunia, ternyata lebih demokrasi Indonesia.

“Kalau kita bandingkan dengan negara Obama, yang konon jadi mbahnya demokrasi, kita itu lebih demokratis. Di sini kita one man one vote. Kalau disana memang one man one vote, tetapi suaranya sah itu ditentukan oleh electoral, sehingga di Amerika bisa seorang  calon presiden yang secara hitung-hitungan per kepala suaranya lebih tinggi, tetapi yang kedua bisa menang jika menguasai dukungan dari elektoral dari tiap-tiap povinsi. Jadi di sini kita lebih unggul,”katanya.

Amien mengakui, demokrasi tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan. Tapi, saat ini Indonesia lebih tepat dengan demokrasi. “Demokrasi kita saat ini juga membuka kran bagi warga negara untuk maju. Ada anak loper Koran jadi anggata DPR, ada penjual roti jadi gubernur di Sumatera Utara,” sambungnya.

Kendati begitu, tegas dia, demokrasi Indonesia baru sebatas demokrasi politik. Sedangkan pada dimensi-dimensi lain belum tersentuh. “Saya melihat pemerintah kita sejak merdeka itu betul-betul belum menjalankan demokrasi ekonomi. Coba perhatikan Pasal 33 UUD kita. Dalam pasal itu ada ayat yang menyebutkan, bahwa cabang-canbang produksi dikuasai negara untuk kemakmuran warganya. Tapi, faktanya ada kakek mencuri semangka dihukum tiga bulan penjara. Tapi mereka yang mengkorupsi milyaran uang negara hanya dihukum sementara,” imbuhnya. (Saifudin)