Akbar Tanjung: Indonesia Bisa Menemukan Kembali Jati Dirinya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Akhwani Subkhi

Ruang Diorama, UINJKT Online – Berpegang teguh pada jati diri bangsa yang sesuai nilai-nilai yang telah ditetapkan para founding fathers bangsa merupakan cara efektif untuk bisa menemukan kembali Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak lain bentuk negara yaitu NKRI dan memegang teguh UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

 

Pernyataan tersebut diungkapkan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung ketika menjadi pembicara seminar nasional bertajuk Reinventing Indonesia; Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa, di Ruang Diorama, Rabu (7/1). Acara tersebut diselenggarakan oleh gabungan beberapa BEM Jurusan yaitu PAI, PBI, IPS, PGMI dan BEM FITK Non-Reguler bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI. Hadir sebagai pembicara juga Wakil Ketua MPR A.M Fatwa, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Sahar L Hasan dan perwakilan Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Setyo Harnowo.

 

Menurut Akbar nilai-nilai itu harus disesuaikan dengan keadaan, dinamika atau tuntutan baru yang ada sekarang dan harus terus dievaluasi terhadap perkembangan atau perubahan bangsa yang mengarah pada perwujudan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat UUD 1945.

 

”Tapi, reinventing Indonesia ke depan harus memperkuat nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan prosedural, menghormati perbedaan/keragaman, membangun hukum yang bernilai kemanusiaan, dan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” kata Akbar.

 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, membangun lembaga negara seperti eksekutif, legeslatif dan yudikatif juga sebagai bagian reinventing Indonesia di bidang politik. Pembangunan tersebut bukan sekedar suprastruktur politik, melainkan pula infrastruktur politik.

 

Akbar meminta ke depan chek and balance yang dilakukan DPR lebih baik. Sebab menurut dia chek and balance yang dilakukan DPR saat ini kurang baik karena adanya ambiguitas partai politik antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Partai pendukung pemerintah menurut dia terkadang tidak sevisi bahkan berseberangan dengan pemerintah, padahal mereka berkoalisi.

 

”Penguatan eksekutif bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk membentuk kabinetnya tanpa ada bargaining politik dari siapa pun. Dan ketika seseorang masuk dalam jajaran kabinet maka ia harus satu visi dengan presiden,” tandasnya. Sedangkan untuk penguatan yudikatif, ia melanjutkan, dilakukan melalui tidak adanya intervensi peradilan.  

 

Mantan Ketua Umum PB HMI ini berkeinginan ke depan jumlah partai politik tidak terlalu banyak, tapi sederhana saja karena sistem yang dianut sekarang adalah presidensil.

 

Moral dan Etika

Sementara pembicara lain A.M Fatwa menegaskan perilaku elit politik seyogiyanya didasarkan pada kepantasan politik dan moralitas politik. Kepantasan politik mengacu pada aspek estetika yang titik tekannya pada pertimbangan kepantasan, keindahan, dan kepatutan tingkah laku. Sedangkan moralitas politik mengacu pada pertimbangan etis yang ditekankan pada perilaku yang dibenarkan secara hukum dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

 

”Kepantasan dan moralitas politik tidak hanya mengukur perilaku dari aspek benar-salah, tapi baik dan buruk. Dua aspek ini harus ditanamkan melalui keteladanan elit politik dalam menjalankan fungsinya baik di lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif,” tegasnya.

 

Fatwa menjelaskan upaya membangun moral dan etika politik bernegara tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit politik saja, tapi juga atas kehendak anak bangsa atau masyaraka. Menurut Fatwa hasil dari upaya membangun moral dan etika politik bernegara adalah terciptanya tatanan kehidupan politik bernegara yang bermoral dan beretika yaitu realitas politik yang berhasil menyatukan harapan dan kenyataan hidup bernegara melalui kebersamaan baik antar elit dengan elit, elit dengan masyarakat maupun di antara masyarakat itu sendiri.

 

”Politik bernegara yang berlandaskan moral dan etika tidak akan terwujud tanpa adanya niat dan ikhtiar dari seluruh anak bangsa untuk ikut serta menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang bermartabat dan beradab, keteladanan dari semua pihak agar tercipta atmosfir bernegara yang bermoral dan beretika, dan introspeksi dan evaluasi diri akan sumbangsih kepada masyarakat dan negara,” katanya. [Nif/Ed]

 

Akbar Tanjung: Indonesia Bisa Menemukan Kembali Jati Dirinya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Reporter: Akhwani Subkhi

Ruang Diorama, UINJKT Online – Berpegang teguh pada jati diri bangsa yang sesuai nilai-nilai yang telah ditetapkan para founding fathers bangsa merupakan cara efektif untuk bisa menemukan kembali Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak lain bentuk negara yaitu NKRI dan memegang teguh UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

 

Pernyataan tersebut diungkapkan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung ketika menjadi pembicara seminar nasional bertajuk Reinventing Indonesia; Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa, di Ruang Diorama, Rabu (7/1). Acara tersebut diselenggarakan oleh gabungan beberapa BEM Jurusan yaitu PAI, PBI, IPS, PGMI dan BEM FITK Non-Reguler bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI. Hadir sebagai pembicara juga Wakil Ketua MPR A.M Fatwa, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Sahar L Hasan dan perwakilan Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Setyo Harnowo.

 

Menurut Akbar nilai-nilai itu harus disesuaikan dengan keadaan, dinamika atau tuntutan baru yang ada sekarang dan harus terus dievaluasi terhadap perkembangan atau perubahan bangsa yang mengarah pada perwujudan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat UUD 1945.

 

”Tapi, reinventing Indonesia ke depan harus memperkuat nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan prosedural, menghormati perbedaan/keragaman, membangun hukum yang bernilai kemanusiaan, dan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” kata Akbar.

 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, membangun lembaga negara seperti eksekutif, legeslatif dan yudikatif juga sebagai bagian reinventing Indonesia di bidang politik. Pembangunan tersebut bukan sekedar suprastruktur politik, melainkan pula infrastruktur politik.

 

Akbar meminta ke depan chek and balance yang dilakukan DPR lebih baik. Sebab menurut dia chek and balance yang dilakukan DPR saat ini kurang baik karena adanya ambiguitas partai politik antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Partai pendukung pemerintah menurut dia terkadang tidak sevisi bahkan berseberangan dengan pemerintah, padahal mereka berkoalisi.

 

”Penguatan eksekutif bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk membentuk kabinetnya tanpa ada bargaining politik dari siapa pun. Dan ketika seseorang masuk dalam jajaran kabinet maka ia harus satu visi dengan presiden,” tandasnya. Sedangkan untuk penguatan yudikatif, ia melanjutkan, dilakukan melalui tidak adanya intervensi peradilan.  

 

Mantan Ketua Umum PB HMI ini berkeinginan ke depan jumlah partai politik tidak terlalu banyak, tapi sederhana saja karena sistem yang dianut sekarang adalah presidensil.

 

Moral dan Etika

Sementara pembicara lain A.M Fatwa menegaskan perilaku elit politik seyogiyanya didasarkan pada kepantasan politik dan moralitas politik. Kepantasan politik mengacu pada aspek estetika yang titik tekannya pada pertimbangan kepantasan, keindahan, dan kepatutan tingkah laku. Sedangkan moralitas politik mengacu pada pertimbangan etis yang ditekankan pada perilaku yang dibenarkan secara hukum dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

 

”Kepantasan dan moralitas politik tidak hanya mengukur perilaku dari aspek benar-salah, tapi baik dan buruk. Dua aspek ini harus ditanamkan melalui keteladanan elit politik dalam menjalankan fungsinya baik di lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif,” tegasnya.

 

Fatwa menjelaskan upaya membangun moral dan etika politik bernegara tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit politik saja, tapi juga atas kehendak anak bangsa atau masyaraka. Menurut Fatwa hasil dari upaya membangun moral dan etika politik bernegara adalah terciptanya tatanan kehidupan politik bernegara yang bermoral dan beretika yaitu realitas politik yang berhasil menyatukan harapan dan kenyataan hidup bernegara melalui kebersamaan baik antar elit dengan elit, elit dengan masyarakat maupun di antara masyarakat itu sendiri.

 

”Politik bernegara yang berlandaskan moral dan etika tidak akan terwujud tanpa adanya niat dan ikhtiar dari seluruh anak bangsa untuk ikut serta menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang bermartabat dan beradab, keteladanan dari semua pihak agar tercipta atmosfir bernegara yang bermoral dan beretika, dan introspeksi dan evaluasi diri akan sumbangsih kepada masyarakat dan negara,” katanya. [Nif/Ed]