A Lesson Learned from Yugoslavia

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Republik Yugoslavia di bawah Presiden Josip Broz Tito (1892–1980) memang sudah bubar pada 1991.Tergilas oleh sejarah dan meninggalkan kenangan pahit. Bermunculan teori, catatan, dan analisa mengapa bangsa yang tadinya sangat vokal dalam Gerakan Nonblok itu terkoyak-koyak.

Ketika saya di Beograd, 6–10 April lalu dalam acara Interfaith Dialogue antara Indonesia-Serbia dengan mengambil tempat di Istana Serbia, kenangan dan cerita tentang kedekatan Tito dengan Bung Karno muncul kembali dalam acara seminar. Berbagai ekspresi kekaguman kepada Bung Karno dan Indonesia selalu muncul dalam berbagai pembicaraan resmi maupun obrolan. Saking dekatnya hubungan antara kedua presiden itu, menurut sebuah sumber, Bung Karno hampir setiap tahun berkunjung ke Beograd.

Sepeninggal Tito, seiring rontoknya adidaya Uni Soviet, Yugoslavia tidak mampu lagi mempertahankan diri sebagai negara federal, sehingga secara drastis Republik Yugoslavia bubar dan terpecah menjadi enam negara baru. Serbia dengan penduduk sekitar 7,3 juta; Bosnia 4,2 juta; Kroasia 4 juta; Montenegro 600.000; Slovenia 2 juta; dan Makedonia 2 juta. Dari segi komposisi agama, warga Serbia mayoritas memeluk Kristen Ortodoks, Kroasia memeluk Roman Katolik, dan Bosnia memeluk Islam. Selebihnya terpencar-pencar di tiga negara lainnya.

Hadir dalam acara tersebut berbagai tokoh agama, intelektual, pejabat tinggi negara, juga kalangan akademisi yang semuanya merupakan tokohtokoh elite setempat. Ada rasa getir yang tersirat dan terucap dari mereka, mengapa Yugoslavia pecah sehingga memunculkan stigma sejarah pahit yang disebut tragedi Balkanisasi. Sampai sekarang ekses dari bubarnya Yugoslavia masih berkepanjangan dan menjadi bahan kajian serta spekulasi politik tentang masa depan wilayah Balkan ini.

Setidaknya terdapat empat faktor yang ikut andil dalam tragedi itu: peran Amerika Serikat yang ingin memiliki pangkalan militer di semenanjung Balkan untuk membendung pengaruh blok Uni Soviet dan sekutunya waktu itu. Kedua, krisis ideologi komunis dunia dan kohesi Uni Soviet yang kian lemah, bahkan ujungnya bubar. Ketiga, konflik antarkelompok etnis dan agama (ethno-religion) yang mengeras di dalam negeri Yugoslavia. Keempat, krisis kepemimpinan sepeninggal Tito.

Keenam negara eks Yugoslavia sesungguhnya memiliki ikatan bangsa dan bahasa yang sama, berakar pada bangsa Slavia. Yugoslavia juga dikenal sebagai produsen senjata yang memiliki standar NATO, pembinaan atletnya maju dan sektor pertaniannya sangat mapan. Tetapi para elite politik dan tokoh agama gagal menjaga keragaman di bawah satu atap negara federasi Yugoslavia.

Konflik yang muncul akibat sentimen etnis dan agama ini semakin runyam ketika kekuatan luar ikut bermain. Bahkan sekarang ini Republik Serbia menghadapi problem serius dengan sikap Provinsi Kosovo yang menyatakan lepas dan menjadi negara sendiri pada 17 Februari 2008 dan telah memperoleh pengakuan internasional dari 75 negara. Kosovo merupakan kantong umat Islam.

Di wilayah ini terdapat pangkalan militer AS yang dikenal dengan nama Bondsteel, sebuah pangkalan militer AS terbesar di Eropa. Bagi umat Islam di Kosovo, AS adalah pahlawan, sebagaimana juga bagi sebagian warga Libya ketika menghadapi penindasan Khadafi.Tetapi ada pertanyaan yang mengganjal, mengapa AS begitu cepat dan mendukung kemerdekaan Kosovo yang mayoritas muslim, sementara sikapnya setengah hati atau bahkan menghalangi perjuangan kemerdekaan Palestina yang sudah puluhan tahun?

Jadi, konflik yang muncul dari sentimen etnis dan agama tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi—baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Yang menarik dan mengusik pikiran saya, ternyata wakil PBB yang menjadi mediator, untuk tidak menyebut desainer, atas konflik di Kosovo adalah Martti Ahtisaari, eks Presiden Finlandia yang juga menjadi mediator konflik di Aceh.

Bersyukurlah Provinsi Aceh tidak menjadi Kosovo, lepas dari NKRI dan menjadi pangkalan militer asing. Kenyataan Balkanisasi tidak terjadi di Indonesia menjadi kekaguman politisi dan tokoh agama di Serbia, padahal Indonesia yang jauh lebih kompleks, lebih majemuk, dan lebih besar jumlah penduduk dan etnisnya ketimbang Yugoslavia. Mendengar pernyataan itu saya sendiri menjadi tersadar, orang luar mengagumi persatuan dan kerukunan kita, tetapi di dalam negeri ada-ada saja yang berusaha memecah belah.

Hal yang selalu dijadikan pintu masuk bagi intervensi Barat terhadap sebuah negara lain adalah jika terjadi penindasan terhadap suatu etnis tertentu. Mereka masuk dengan bendera PBB, dengan dalih kemanusiaan. Ketika Saddam mengintervensi Kuwait, langsung tentara AS dan sekutunya menghajar. Alasan ini pula yang dijadikan pintu masuk bagi intervensi AS dan sekutunya di Kosovo,negosiasi konflik di Aceh dan serangan militer di Libya.

Kita sulit menarik batas pemisah yang tegas antara bantuan kemanusiaan dan kalkulasi kepentingan politik ketika kekuatan asing masuk ke sebuah negara. Apa yang terjadi di Yugoslavia, Mesir, Libya, dan lepasnya Timor Timur (Timtim) mesti kita jadikan pelajaran yang amat mahal. Jangan sampai membuka peluang bagi tentara asing ikut mengatur dan mengobok-obok kedaulatan Indonesia. Rupanya tidak semua orang senang melihat Indonesia utuh dan maju serta berdiri dengan kepala tegak di tengah kancah dunia.

Saya merasa tercerahkan dan semakin tersadarkan dengan interfaith dialogue di Beograd ini, bahwa keragaman etnis dan agama di sebuah negara sungguh rawan dan potensial sebagai pemicu perang saudara dan membuka pintu bagi intervensi kekuatan asing— kalau warga negara pemilik bangsa saling mengancam dan menindas. Kasus Timtim dan Aceh begitu jelas terbaca dan kita semua mesti menyadari potensi ancaman ini.

Tulisan ini dimuat pada Harian Seputar Indonesia, Jum’at (15/4).