50 PNS Terima Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Student Center, Berita UIN Online – Presiden RI memberikan penghargaan berupa Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun kepada sedikitnya 50 pegawai negeri sipil (PNS) UIN Jakarta, baik berstatus dosen maupun tenaga administratif. Pemberian penghargaan itu diserahkan Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat saat memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-65 di lapangan Student Center, Senin (3/1).

Penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun (25 PNS) diberikan antara lain diberikan kepada Dr Muhammad Idrus Abdul Shomad (dosen Fakultas llmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi), Dr Muhbib Abdul Abdul Wahab (Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), dan Dr Hamka Hasan (Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Dirasat Islamiyah).

Penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun (25 PNS) diberikan antara lain kepada Prof Dr dr Sardjana (dosen Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan), Dr Masri Mansoer (Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin), dan Dr Fuad Jabali (Deputi Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana). Sedangkan penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun (empat PNS) diberikan antara lain kepada dr Yuli Prapancha Satar (dosen Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan) dan Dr Faridal Arkam (dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).

Sementara itu, Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat dalam sambutannya mengatakan, hubungan agama dan negara selama ini sangat kuat. Hal itu disimbolisasikan dengan adanya Kementerian Agama yang di antaranya mengurusi bidang agama, seperti masalah haji dan NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk).

Menurut Rektor, eratnya hubungan agama dan negara tak hanya disimbolisasikan dengan adanya Kantor Kementerian Agama tetapi juga termasuk lembaga pendidikan seperti Universitas Islam Negeri atau UIN. “UIN sebagai perguruan tinggi Islam itu selain milik negara juga milik masyarakat karena masyarakat pula yang memegang ‘saham’-nya,” katanya.

Jadi, imbuh dia, melihat UIN sebagai simbol negara tak hanya melalui pendekatan struktural (negeri) tetapi juga harus memperhatikan para pemangku kepentingan (stakeholders), yakni masyarakat itu sendiri. (ns)