HIMAPOL UIN Jakarta Gelar Sosialisasi Empat Pilar

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

159Auditorium FISIP, Berita UIN Online— Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Jakarta bersama Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)  menggelar Seminar Nasional dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Auditorium FISIP, Jumat (19/5/2017). Acara yang digelar dalam rangka ulang tahun HIMAPOL ke-7 ini secara resmi dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Agus Nugraha MA.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sendiri bertajuk “Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara RI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Indonesia”. Seminar menghadirkan Anggota DPR RI Komisi IX Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan Saleh Partaonan Daulay M.Hum sebagai narasumber.

Dalam sosialisasinya, Saleh memaparkan bahwa konstitusi harus ditegakan dan mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Ini sejalan dengan semangat pergerakan reformasi beberapa waktu lalu yang menginginkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusional masyarakat Indonesia. Semangat demikian sejalan dengan misi perubahan Indonesia menjadi negara demokratis bukan otoriter.

Semangat reformasi yang menempatkan negara dalam sistem demokrasi, jelasnya, memungkinkan setiap sumber daya bisa menempati posisi dalam organisasi publik. “Ini berbeda saat masa sebelum reformasi, dimana hanya tentara berpangkat Kolonel atau Brigjen yang berhak menjadi pemimpin daerah. Maka dengan diadakannya pergerakan reformasi, semua berhak menjadi pemimpin,” paparnya.

Daulay menambahkan, MPR saat ini tengah merencanakan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini dibutuhkan untuk mengakomodir keragaman visi pembangunan masyarakat oleh masing-masing pemerintah daerah sehingga tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional. Setiap lima tahun sekali pemerintah terus berganti dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda sehingga mengakibatkan tujuan pembangunan nasional tidak terarah.

“Setiap perubahan akan ada akibatnya. Maka untuk saat ini MPR sedang membahas secara mendalam tentang akibat yang akan terjadi dalam perencanaan pengembalian GBHN,”tambahnya. (Zuhrotul Uyun/ZM)