Efektivitas Jubir Presiden

DR. Gun Gun Heryanto Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

DR. Gun Gun Heryanto
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

Oleh Dr Gun Gun Heryanto

Pemerintahan Jokowi-JK sudah melangkah di perjalanan tahun kedua. Fase yang teramat menentukan bagi produktivitas pemerintahan mereka. Jika di tahun pertama Jokowi-JK diberi banyak pemakluman karena masa adaptasi di semua lini, kini publik mulai menuntut realisasi sejumlah janji politik yang disampaikan saat pemilu.

Pemerintahan baru biasanya punya momentum untuk produktif di tahun kedua hingga keempat. Akhir tahun 2018 dan memasuki tahun 2019, pemerintahan Jokowi-JK akan disibukkan lagi dengan beragam agenda kontestasi elektoral yang membuat konsentrasi para menteri, partai politik, dan mungkin juga Jokowi-JK terganggu tarikmenarik kepentingan jelang pertarungan mendatang.

Problem Komunikasi

Salah satu problem mendasar dan tampak masih menganga lebar dalam perjalanan pemerintahan Jokow-JK hingga saat ini adalah efektivitas komunikasi di lingkaran Presiden. Manajemen komunikasi Istana masih berjalan sporadis, belum terkoordinasi dengan baik. Problem terkini adalah silang sengketa antarkementerian dalam memberi penjelasan seputar polemik kereta api cepat Jakarta–Bandung.

Sebelumnya juga muncul problem komunikasi saat Istana harus menjelaskan perbedaan pandangan antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Polemik informasi juga terjadi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika. Selain juga masalah yang timbul dari arus komunikasi yang terbangun di antara Jokowi dan JK.

Tak dapat disangkal, inilah era yang oleh John Keane dalam The Humbling of the Intellectual (1998) disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi (communicative abundance), terutama informasi politik yang setiap saat menerpa khalayak baik melalui media massa seperti televisi dan radio maupun melalui media online. Media sosial yang saat ini dominan digunakan oleh masyarakat kian mengintensifkan sebaran informasi, penetratif hingga ke ruang-ruang personal.

Isu yang berembus dari Istana maupun bertiup kencang dari warga ke Istana semakin cepat menyebar dan beresonansi bersama-sama dengan bingkai pemberitaan media arus utama. Di saat seperti inilah penanganan komunikasi kepresidenan menjadi penting. Jokowi pun sesungguhnya sudah menyadari bahwa sangat berat terus-menerus menangani urusan komunikasi ke publik ini sendirian.

Cara berkomunikasi langsung dan spontan ala Jokowi kerap menimbulkan beberapa masalah di level praktis, misalnya konsep baru setengah matang, Jokowi menjadi titik episentrum semua isu yang sifatnya harian, dan sering tergagap dalam menyikapi beragam polemik dengan tensi politik tinggi.

Jokowi pun akhirnya menunjuk mantan Juru Bicara KPK Johan Budi sebagai juru bicara Presiden dengan jabatan resmi sebagai staf khusus bidang komunikasi. Tentu penunjukan Johan Budi harus diapresiasi sebagai pilihan tepat karena pengalaman dan jaringan Johan Budi sebagai juru bicara KPK yang terbiasa dalam situasi penuh tekanan. Hanya saja, hingga sekarang peran Johan Budi pun belum terlalu dioptimalkan.

Efektivitas juru bicara Presiden akan sangat ditentukan dua hal. Pertama, kewenangan yang diberikan. Juru bicara Presiden harus diberi kepercayaan sekaligus wewenang untuk menyampaikan pernyataan, tanggapan, jawaban, penjelasan yang sifatnya resmi (official), presidential, dan directional. Tiga karakter tadi harus melekat dalam pernyataan-pernyataan seorang juru bicara Presiden.

Oleh karenanya, seorang juru bicara harus matang dalam memahami keinginan, arahan, dan interpretasi Presiden. Idealnya ada dua orang juru bicara Presiden untuk urusan dalam dan luar negeri sehingga fokus keduanya akan sangat membantu Jokowi dalam mengatasi masalah-masalah komunikasi dalam kapasitasnya sebagai presiden.

Kedua, efektivitas komunikasi juru bicara juga akan sangat ditentukan oleh pola koordinasi di lingkaran Istana. Misalnya koordinasi antara Johan Budi dengan tim komunikasi Presiden seperti Sukardi Rinakit dan Ari Dwipayana. Koordinasi dengan Deputi Komunikasi Politik Kantor Kepresidenan, juga dengan semua elemen pemasok informasi kepada Presiden Jokowi.

Keluaran (out put) informasi publik yang berkarakter official, presidential, dan directional tadi seharusnya melalui satu pintu, yakni juru bicara Presiden jika Presiden berkehendak menyampaikan informasi itu ke publik tanpa dinyatakan langsung olehnya.

Oleh karenanya, jubir pun harus membantu arus komunikasi Presiden ke publik sehingga saat Jokowi berbicara, sudah terpilah dan terkoordinasi mengeluarkan pernyataan- pernyataan yang sudah matang dan berkonsep. Tantangannya adalah menyelaraskan hal tersebut dengan gaya komunikasi Jokowi yang kerap kali retorikanya bersifat impromptu atau spontan dan mengalir cair.

Tim Komunikasi

Juru bicara Presiden harus diberi jam terbang memadai untuk tampil ke permukaan, bukan peran-peran di balik layar. Tak seluruh penjelasan sikap, tindakan, dan kebijakan pemerintah selalu bergantung pada pernyataan seorang Jokowi. Sebagai sebuah sistem, Jokowi bisa mendistribusikan sebagian kewenangannya untuk urusan komunikasi publik kepada juru bicara dan tim komunikasi yang dimilikinya.

Jika tim ini bernama tim komunikasi, hakikat kerja komunikasi adalah membangun kesepahaman (mutual understanding) antara Presiden dengan lingkar utama orang-orang di kekuasaannya, terutama lagi dengan publik. Hanya di tim komunikasi ini juga harus dipilah antara yang berperan sebagai penyuplai sekaligus konseptor narasi Presiden dengan juru bicara Presiden.

Saat juru bicara banyak bekerja di ruang terbuka dan dalam liputan media, konseptor sekaligus penyuplai data bekerja dalam kesunyian. Tim komunikasi nonjuru bicara harusmengerjakanduahal utama. Pertama, berperan optimal sebagai jangkar aliran data, fakta, narasi yang kuat dan tepercaya bagi Presiden.

Problem sering kali muncul saat “tim pembisik” Presiden keliru karena dampaknya bisa fatal. Pernyataan Presiden bisa tergelincir, mentah, tidak menunjukkan karakter komunikasi kepresidenan. Memang tak mungkin membuat narasi tunggal mengingat Jokowi lebih suka dengan gayanya yang orisinal. Tapi, jika pasokan datanya lemah, pernyataan Presiden pun akan menimbulkan banyak masalah.

Oleh karenanya, timkomunikasi Presiden harus diperkuat dengan dasar kelembagaan yang kuat dan dukungan tim ahli yang memadai. Jangan biarkan tim yang strategis ini dibuat dan dibiarkan seadanya. Kedua, tim komunikasi harus berperan superaktif dalam menganalisis seluruh lalu lintas informasi terkait dengan Presiden.

Fokus utama kerja tim komunikasi Presiden tentu saja Presiden itu sendiri. Tim komunikasi sebaiknya berperan sebagai pintu pembuka dan jendela sirkulasi informasi dari dan untuk Presiden. Sekarang ini, masih tak terlalu jelas siapa yang memiliki wewenang utama dalam sirkulasi informasi di sekitar Presiden. Sayang jika namanya tim komunikasi, tetapi ruang geraknya tidak komunikatif. Jokowi bukan superman yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendirian!

DR GUN GUN HERYANTO 

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta