Ahlan Wa Sahlan Malik Salman

Print This Post Print This Post
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone
159

Dr. Abdul Mu’ti, Sekjen PP Muhammadiyah, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Kompas/Imam Prihadiyoko (MAM)

Oleh: Abdul Mu’ti

1 MARET 2017 Raja Salman, kepala negara Arab Saudi, akan tiba di Indonesia dalam rangkaian kunjungan di negara-negara Asia antara lain Malaysia, Jepang, China, dan Malawi. Kunjungan ini bukan sekadar balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo tahun lalu, tetapi merupakan kunjungan bersejarah setelah Raja Faisal yang melawat ke Indonesia pada 1970.

Kunjungan ini juga sangat kolosal, karena Sang Raja membawa 10 menteri kabinet dan 1.500 rombongan yang terdiri atas para pangeran, keluarga kerajaan, pebisnis, pejabat negara, dan tokoh penting lainnya. Sang Raja seolah sedang berusaha “menaklukkan” Indonesia, tidak sekadar pelesiran menikmati kemolekan Pulau Dewata.

Makna Strategis

Bagi Indonesia, kunjungan Raja Salman memiliki tiga makna strategis. Pertama, secara politik Kerajaan Saudi tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, politik yang stabil, dan kelas menengah yang kuat, peranan politik Indonesia dalam percaturan politik global cukup signifikan.

Konsistensi Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif memungkinkan negeri Pancasila ini menjalin persahabatan dengan semua negara muslim. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran dan Turki yang bersaing dengan Saudi dalam kepemimpinan dunia Islam.

Penyelenggaraan pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta adalah bukti kekuatan posisi politik Indonesia di negara-negara muslim.

Bahkan dalam penyelesaian politik di ASEAN seperti Moro (Filipina), Pattani (Thailand), dan Rohingya (Myanmar), peranan Indonesia sebagai mediator dan juru runding lebih dipercaya dan diterima oleh ketiga negara dibandingkan dengan Saudi dan Malaysia yang dinilai berpihak pada “pemberontak”.

Peran serta masyarakat madani Indonesia sebagai second track diplomacy turut memperkuat rajutan jaringan kelompok moderat muslim Asia Tenggara.

Kedua, secara ekonomi Saudi melihat Indonesia memiliki kondisi ekonomi dan pertumbuhan yang baik. Indonesia berpotensi menjadi salah satu raksasa ekonomi.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, Saudi melihat peluang besar memasarkan minyak di Indonesia. Sekitar satu dasawarsa Indonesia menjadi pengimpor minyak. Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu bagi Saudi untuk membangun dua kilang minyak. Dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia memberikan sumbangan besar mengisi pundi-pundi devisa nonminyak Saudi.

Ketiga, secara keagamaan Indonesia memiliki ikatan keagamaan yang kuat dengan Saudi. Pertautan umat Islam Indonesia dengan Saudi terjalin sejak awal perkembangan Islam.

Menurut sebagian sejarawan, Islam masuk ke Indonesia pada abad ketujuh. Saat pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, sejumlah sahabat Rasulullah menginjakkan kaki di daratan Sumatera. Hampir semua pendiri gerakan Islam seperti KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan KH Hasyim Asyari (NU) pernah menuntut ilmu di Tanah Suci.

Jejaring ulama Nusantara dengan Saudi terbangun cukup kuat dari abad ke-16 hingga saat ini. Banyak alumni perguruan tinggi Saudi yang menjadi tokoh intelektual dan politik serta menjadi pendukung dan pendakwah paham Salafi.

Walau demikian, pengaruh Salafisme tidaklah cukup kuat. Mayoritas alumni ma’had dan perguruan tinggi Saudi tetap menjadi pengikut Mazhab Syafii, bahkan sebagian mereka sangat vokal dan kritis terhadap paham agama dan kebijakan politik Saudi.

Negosiasi Politik dan Ekonomi

Pemerintah Indonesia hendaknya memanfaatkan momentum kunjungan Raja Salman untuk melakukan negosiasi bisnis dan politik. Pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan Raja Salman dan rakyat Saudi bahwa bangsa Indonesia bukanlah orang “ajam” yang bodoh dan “mamluk”, budak yang miskin.

Dalam kaitan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi bisnis dan bargaining politik. Pertama, terkait dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Selama berpuluh tahun masalah TKI menjadi batu kerikil hubungan Indonesia dengan Saudi.

Masalah kekerasan fisik dan seksual serta pelanggaran hak asasi manusia seakan tidak tersentuh hukum. Di antara penyebabnya adalah masih adanya sebagian masyarakat Saudi yang memandang para TKI/TKW sebagai budak dengan pemahaman literal ayat-ayat Alquran dan pengalaman kultural jahiliah tentang budak.

Kontrak kerja dimaknai sebagai transaksi yang membolehkan mereka mempekerjakan, menggauli, dan memperjualbelikan TKI. Sebab lainnya karena para TKI menempatkan dirinya dalam posisi inferior, subordinat, dan job seeker yang menggantungkan dirinya kepada para majikan dan agen.

Rendahnya pendidikan dan keterampilan serta lemahnya kemampuan berbahasa, komunikasi, dan pemahaman budaya membuat mereka sering dinistai. Keadaan menjadi lebih buruk karena Pemerintah tidak terlibat dalam kontrak kerja antara TKI, agen, dan majikan. TKI seperti sekawanan domba yang dilepas di hutan rimba yang dikuasai singa dan serigala.

Sebagai negara yang meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Jenewa, dan antiperbudakan modern, Presiden Jokowi perlu menyampaikan sikap Indonesia mengenai nasib warga negaranya dan pembelaan HAM.

Masyarakat Saudi sesungguhnya mulai bergantung pada TKI, terutama sejak moratorium pembantu rumah tangga. Karena alasan agama, budaya, dan kinerja TKI memiliki nilai lebih yang tidak tergantikan oleh tenaga kerja dari India, Filipina, dan negara-negara Afrika.

Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi masalah TKI dengan hanya mengirimkan tenaga kerja profesional yang memiliki kontrak kerja yang kuat dan penggajian yang wajar.

Kedua, secara politik Indonesia dapat melakukan negosiasi politik dalam penyelesaian berbagai masalah konflik Timur Tengah dan pemberantasan terorisme. Ada kabar yang menyebutkan pemerintah Saudi berusaha melobi Indonesia untuk bergabung dengan Koalisi Negara-Negara Muslim Antiterorisme yang dibentuk dan dipimpin Arab Saudi.

Jika dugaan itu benar, pemerintah Indonesia tidak perlu mengubah sikap politik yang telah diambil selama ini. Sesuai Konstitusi Indonesia, mengembangkan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk kepentingan nasional. Koalisi tersebut bukan di bawah PBB sehingga Indonesia tidak terikat.

Yang lebih penting, sesuai ajaran Alquran, jika dua kelompok muslim berperang maka harus ada pihak yang menjadi penengah dan pendamai. Dengan bersikap netral, Indonesia bisa diterima berbagai pihak yang berkonflik.

Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memiliki masalah terorisme. Berbagai aksi terorisme terjadi di Indonesia dan Saudi.

Ada analisis yang menyebutkan bahwa terorisme bertali-temali dengan Wahabisme yang berpusat di Arab Saudi. Pandangan tersebut tentu sangat merugikan citra Saudi.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Wahabisme dan terorisme. Persepsi bahwa terorisme berakar pada agama dan Wahabi sebagai agen harus dikoreksi. Karena itu, Saudi dan Indonesia dapat bekerja sama bagaimana menanggulangi dan memberantas terorisme melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.

Ada pihak-pihak tertentu yang sangat khawatir dengan kunjungan Raja Salman. Secara psikologis, kunjungan Raja Saudi bisa memperkuat kelompok muslim “garis keras” yang merupakan jaringan Salafi di Indonesia.

Spekulasi tersebut akan terbantah jika selama kunjungan di Indonesia, Raja Salman mengagendakan pertemuan dan mendengar masukan sebanyak mungkin organisasi Islam. Sudah seharusnya pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut dan melayani Raja Salman dengan spirit persahabatan, perdamaian, saling menghormati, dan kerja sama saling menguntungkan.

Sebagaimana sabda Nabi, menghormati tamu adalah ciri manusia yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Mari kita sambut tamu negara dengan sebaik-baiknya. Marhaban, ahlan wa sahlan malik Salman.

Penulis adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tulisan dimuat di kolom opini Koran SINDO, Selasa 28 Februari 2017. (Yuni NK-Zm)